Kirim TKI Harus Ada Kesepakatan Antarnegara

Kupang, citra news.com – DALAM proses pengiriman TKI harus ada kesepakatan antara negara pengirim dengan negara penerima.  Kalau tidak sesuai prosedur maka TKI yang bersangkutan   dipulangkan ke negara asalnya. Namun kenyataannya orang lebih suka dipekerjakan secara illegal.

Hal itu dikatakan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya kepada wartawan, Rabu (27/3/2018). Menurut Lebu Raya, dalam upaya pencegahan TKI illegal Pemerintah Provinsi NTT telah membentuk Satuan Tugas Layanan Terpadu Satu Atap (Satgas LTSA) untuk mencegah adanya adanya tenaga kerja asal NTT yang bepergian secara illegal.

Pemerintah, lanjut dia, tidak melarang orang bepergian apalagi mencari peluang kerja yang lebih baik di luar negeri. Tapi setiap orang yang bepergian ke luar negeri itu harus dilengkapi persyaratan administrasi sesuai prosedur. (Baca juga : TKI Ilegal Salah Siapa)

“Saya minta kepada semua pihak, iya para bupati/walikota, aparat pemerintah sampai ke tingkat RT/RW, tokoh agama, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk memantau kalau ada yang bepergian harus melalui prosedur dan proses yang legal. Saya juga minta aparat kepolisian dan kejaksaan untuk menindak sesuai aturan yang berlaku kepada pihak manapun yang melakukan recruitmen TKI yang tidak melalui prosedur. Juga kepada TKI yang bepergian secara illegal,”tegas Lebu Raya.  +++ cnc1

Editor : marthen radja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *