Untuk itu pemerintahan Joko Widodo telah berkomitmen dengan pemerintah Provinsi NTT di Era Gubernur Frans Lebu Raya, untuk membangun 10 bendungan di Provins NTT. Namun dari 10 bendungan yang terencana baru 7 bendungan dimana beberapa diantaranya sudah terealisasi pembangunannya.
Tapi sayangnya ada beberapa bendungan diantaranya dari 7 bendungan yang ada, diperhadapkan dengan masalah kepemilikan lahan yang masih berstatus tanah ulayat. Dan masalah yang belum berujung hingga kini itu diantaranya Bendungan Kolhua di Kota Kupang, Bendungan Aesesa-Ngada, dan bendungan Napung Gete di Kabupaten Sikka.
Khususnya untuk Bendungan Napung Gete di Kabupaten Sikka, kata Paulus Nong Susar (saat ini Plt Bupati Sikka) upaya demi upaya sudah dilakukan pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Sikka. Baik melalui upaya persuasive yakni pendekatan secara persolan maupun secara kelompok warga pemilik tanah ulayat. Agar mempunyai pemahaman yang sama tentang pentingnya keberadaan bendungan.
Nong Susar juga tidak menampik bahwa untuk wilayah Kabupaten Sikka salah satu masalah yang terus berulang tahun adalah masalah kekeringan. Meskipun ada sebagian besar masyarakat di wilayah bagian Barat tidak menemukan masalah kekeringan. Lantaran disana ada banyak sungai. “Sehingga adanya bendungan akan menjawabi semua kebutuhan karena air adalah sumber kehidupan,”ungkap Nong Susar.
Kepada wartawan usai rapat bersama warga pemilik lahan di Kantor Desa Ilin Medo Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka, Kamis 03 Mei 2018, Nong Susar berharap masyarakat mendukung pembangunan bendungan Napung Gete. Karena ini merupakan proyek strategis nasional an merupakan program Presiden Joko Widodo, tegasnya.
