“Adalah lumrah jika alasan administrasi terkait peralihan kewenangan yang ada. Akan tetapi tidak harus terjadi berbulan-bulan lamanya para Guru Honda menunggu haknya itu. Karena sangat melekat dengan hak dan kewajiban para guru. Jika kewajiban tidak dibarengi dengan hak maka berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah. Para guru ini tidak akan focus melaksanakan pengajaran karena kesejahteraannya terganggu,”tegas Kotan.
Berkendala pada soal pendataan guru-guru honerer yang dibiayai APBD provinsi NTT, menurut anggota DPRD NTT dari Partai Demokrat itu bahwa pihak dinas pendidikan tidak harus larut dan kaku dalam menerapkannya. Pihak dinas harus lebih memprioritaskan urusan administrasi terkait upah para guru Honda yang ada ini. Karena secara administrasi sudah final melalui kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislative. Tinggal saja Dinas Pendidikan Provinsi NTT mengeksekusi keputusan yang ada.
Sehingga kami sebagai wakil rakyat berdasarkan desakan para guru Honda yang mengalami masalah kesejahteraan kami mendorong pemerintah untuk sesegera mungkin bisa menunaikan kewajibannya. Jikalaupun terlambat para guru menerima haknya akan tetapi jangan sampai berbulan-bulan. Sehingga kewajiban mengajarnya bisa jalan. Kalau guru yang bersangkutan sampai berbulan-bulan tidak menerima haknya maka dipastikan mereka tidak akan menunaikan kewajibannya lagi. Karena ini sangat melekat soal kesejahteraan para guru Honda yang ada.
Hal yang tidak terpisahkan soal kesejahteraan, harap Kotan, pemerintah Provinsi NTT dalam penetapan upah bagi para guru Honda diupayakan setara dengan UMP yang lazimnya berlaku. Bila perlu diatas dari angkat rata-rata UMP yang ada. Karena pekerjaaan untuk memanusiakan manusia atau mencerdaskan anak bangsa bukanlah pekerjaan yang mudah. Kualitas sumber daya manusia akan tercipta jika perhatian kesejahteraan guru menjadi prioritasnya.
“Saya mendapat keluhan dari banyak guru Honda kalau mereka dibayarkan tidak sesuai dengan UMP. Sudah tidak dibayar sesuai UMP kemudian terlambat berbulan-bulan. Inikan menurut saya dinas pendidikan sudah secara tidak langsung mengkerdilkan kualitas SDM yang sudah menjadi tuntutan undang-undang. Oleh karena itu sebagai wakil rakyat saya berkewajiban untuk menyatakan kalau pemerintah NTT tidak serius menangani pendidikan. Karena faktanya gaji guru Honda terlambat sampai dengan April 2018 baru dibayarkan. Inikan kasihan,”paparnya.
Menjawab citra-news.com kalau Dinas Pendidikan Provinsi NTT beralasan soal system administrasi yang utama dibereskan. Menurut Kotan, system administrasinya sudah permanen setiap bulannya. “Kan Dinas Pendidikan Provinsi NTT tidak merombak data yang sudah ada dan juga tidak ada tambah guru baru di setiap bulannya. Jangan hanya karena mekanisme administrasi guru Honda lalu mengorbankan siswa”.
