Ada 5 point yang menjadi Catatan Kritis Fraksi Keadilan dan Persatuan (FKP). Diantaranya, Hasil Temuan BPK RI Perwakilan NTT terkait Kepatuhan Terhadap Perundang Undangan yang meliputi 13 point temuan. Oleh karenanya FKP mendesak pemerintah (Gubernur/Wagub) NTT dan jajarannya untuk segera menyelesaikan secara cepat dan tepat.
Berikut, dana BOS di bidang Pendidikan disinyalir disalahmanfaatkan. Masalah penyertaan modal pada perusahaan Daerah (PD) milik Pemerintgah Provinsi NTT yakni PT Flobamora dan PT Jamkrindo mutlak perlu dilakujkan evaluasi kinerja. Bahwa PT Flobamora dengan Nilai Penyertaaan Modal (NPM) sampai 2017 sebesar Rp 19.426.813.000. Namun kontribusi terhadap PAD hanya sebesar Rp 1.364.712.955. Terhadap hal ini FPK minta pemerintah untuk segera mengevaluasi PT Flobamora.
Juga PT Jamkrida dengan NPM sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp 50 miliar. Namun tidak ada kontribusi terhadap PAD dan hanya memberikan kontribusi tahun 2017 itu hanya sebesar Rp 603.963.801. FKP juga mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembangunan STADION OEPOI yang BERMASALAH. Mengingat banyaknya event olah raga terutama event Olah raga tingkat Provinsi NTT pada September 2018. Terutama Stadion Oepoi merupakan stadion kebanggaan milik Rakyat NTT. +++ cnc1
Gambar : Disaksikan banyak KURSI KOSONG di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi NTT, Kupang Jumat 29 Juni 2018. Di kursi paling depan hanya tampak Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya (kiri) dan Ketua DPRD NTT, Anwar Puageno (kanan) menyimak pendapat Fraksi. Doc. marthen radja/CNC
