KASUS Meikarta MENGGUNCANG Bisnis JAMES Riady

Lebih dari setahun proyek Meikarta garapan LIPPO Group diterpa berbagai persoalan, bisnis Lippo yang lain juga sedang didera masalah kinerja keuangan. KPK pun terus memburu hingga menemukan alat bukti tindak pidana suap setelah menggeledah rumah James Riady.

Jakarta, citra-news.com – KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah CEO Lippo Group James Riady pada Kamis 18 Oktober 2018 sejak malam hingga pagi. KPK menduga terdapat alat bukti tindak pidana suap dari Direktur Operasional Lippo Billy Sindoro ke Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin terkait dengan proyek pembangunan kawasan kota terpadu Meikarta.

“Yang bisa saya sampaikan adalah dari 12 lokasi tersebut, tentu saja kami mencari bukti-bukti yang relevan yang kami duga ada di lokasi tersebut,” kata Kepala Biro Humas KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 18 Oktober 2018.

Kendati demikian, Febri masih enggan merinci apa saja yang disita dari rumah salah satu orang terkaya di Indonesia tersebut, dan juga peran dari yang bersangkutan.  Namun, Febri membuka peluang pihaknya akan memanggil James Riady untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus ini.

“Semua pihak yang relevan dan terkait tentu mungkin dipanggil,” katanya.

“Bisa saja pihak tersebut dari pihak kabupaten atau pihak Lippo dari jabatan-jabatan resmi atau yang masih terkait dengan Lippo atau pihak swasta yang lain,” tambahnya.

Sejak kemarin KPK total telah menggeledah 12 lokasi di Bekasi dan Tangerang, di antaranya adalah rumah James Riady, rumah Billy Sindoro, rumah Bupati Neneng, dan kantor Lippo di Tangerang dan Bekasi.

Awal penggeledahan di 5 lokasi sejak Rabu siang sampai tengah malam, penyidik melanjutkan kegiatan tersebut ke 5 tempat lain hingga Kamis pagi. Lima lokasi itu antara lain, kantor Lippo Group di Menara Matahari, Lippo Karawaci, Tangerang, Banten; Rumah dinas Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hasannah Yasin; Rumah tersangka Billy Sindoro; dan Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.

Dari kelima lokasi tersebut KPK menyita sejumlah dokumen terkait perizinan oleh Lippo ke Pemkab Bekasi, catatan keuangan, dan barang bukti elektronik seperti komputer, dan lain-lain.

KPK sendiri telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan perizinan proyek Meikarta.

Selain itu, KPK menetapkan pula sejumlah pegawai Lippo sebagai tersangka pemberi suap, yakni Taryudi (T) dan Fitra selaku konsultan Lippo Group dan Henry Jasmen selaku pegawai Lippo Group.  Sedangkan tersangka penerima suap lainnya adalah Jamaludin (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi), Sahat MBJ Nahor (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi), Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten).

KPK juga menyita uang tunai yang ditaksir nilainya lebih dari Rp 100 juta dalam bentuk rupiah dan yuan. Febri membuka peluang pihaknya akan memanggil James Riady untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus ini.

Terkait Neneng dia diduga telah menerima uang haram sebesar Rp 7 miliar dari Billy melalui sejumlah kepala dinas. Pemberian dilakukan bertahap mulai dari April, Mei, dan Juni 2018. Uang tersebut masih sebagian dari total commitment fee yang mencapai Rp 13 miliar.

Diduga, pemberian suap terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.

Bisnis LIPPO Terus Anjlok

Selain relasi bisnis orang-orang  kenalan James Riady orang Parpol serta oknum kepala daerah. Namun juga pejabat eksekutif lainnya, KPK intens mengusut dan melakukan penggeledahan.

Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendadak sepi pada Senin (15/10). Sehari sebelumnya sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Bekasi terciduk operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK melakukan penyegelan terhadap tiga ruangan di Kantor Dinas PUPR, antara lain: ruang Kepala Dinas PUPR, ruangan bidang penataan ruang PUPR, dan ruangan sekdis PUPR. Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin juga turut ditangkap KPK.

Menurut KPK, penangkapan Neneng ada kaitannya dengan proyek Meikarta, salah satu megaproyek properti dari Lippo Grup di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. KPK juga menetapkan tersangka dari lingkaran Lippo Grup, termasuk Direktur Operasional Lippo Grup Billy Sindoro.

“Terhadap sejumlah tersangka pada kasus dugaan suap terkait proses perizinan Meikarta (Lippo Grup), dilakukan penahanan 20 hari pertama,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah seperti dikutip dari Antara.

Di pasar modal, proyek Meikarta bernilai Rp278 triliun yang terseret kasus dugaan korupsi membuat saham PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) selaku entitas bisnis pengembang Meikarta terguncang. Lippo Karawaci merupakan induk usaha dari PT Mahkota Sentosa Utama, selaku pengembang Meikarta.

Sebelum OTT digelar KPK, saham Lippo Karawaci pada 12 Oktober 2018 masih berkisar Rp298 per saham. Setelah OTT digelar KPK pada Minggu (14/10/2018), harga saham Lippo Karawaci pada 15 Oktober 2018 turun drastis, dan sempat menembus angka terendah di level Rp276 per saham, sebelum ditutup di level Rp290 per saham.

Sehari setelah itu, gejolak saham Lippo Karawaci ternyata masih belum reda. Saham emiten properti itu terus tertekan. Saham Lippo Karawaci sempat menembus angka terendah di level Rp256 per saham, sebelum ditutup di level Rp274 per saham.

Kasus suap yang menimpa proyek Meikarta menambah daftar persoalan kasus hukum yang dihadapi Lippo Group sepanjang tahun ini. Sebelumnya, Meikarta sempat terseret ke pengadilan niaga oleh sejumlah rekanannya. Salah satu rekanan, PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) lantaran MSU belum membayar utang

sebesar Rp40 miliar pada 30 Mei 2018.

Sejak diajukan PKPU, harga saham Lippo Karawaci terus mengalami tren menurun. Per 30 Mei 2018, harga saham Lippo Karawaci sebesar Rp384 per saham. Sebulan setelahnya, harga saham Lippo Karawaci tercatat Rp340 per saham. Saham Lippo Karawaci mulai terangkat usai Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan menolak gugatan PKPU pada 5 Juli 2018. Imbasnya saham Lippo Karawaci naik menjadi Rp364 per saham, dari sehari sebelumnya Rp348 per saham.

Berbagai kasus hukum yang membelit Meikarta membuat pergerakan saham Lippo Karawaci mengalami tren menurun sepanjang tahun ini. Pada 16 Oktober 2018, saham Lippo Karawaci tercatat di level Rp274 per saham, menurun 43 persen dari harga per 1 Januari 2018 sebesar Rp484 per saham.

“Wajar apabila perusahaan yang sedang menghadapi persoalan hukum, pergerakan sahamnya itu terdepresiasi. Mau itu emiten besar atau kecil,” tutur David Nathanael Sutyanto, Analis Ekuator Swarna Sekuritas kepada Tirto.

Saat pengambilan keputusan menjual atau membeli saham, investor selalu menimbang seluruh risikonya. Persepsi investor terhadap emiten yang terkena persoalan hukum dianggap berisiko tinggi, lantaran menimbulkan ketidakpastian usaha.

Apalagi, jika persoalan hukum yang dialami terbilang serius, tidak menutup kemungkinan persoalan tersebut akan mengganggu kinerja emiten yang terlilit kasus hukum. Investor selalu menghindari emiten yang terkena persoalan hukum untuk sementara waktu.

Selain digugat PKPU oleh rekanan proyek Meikarta dan skandal dugaan suap Meikarta, bisnis Lippo Grup lainnya juga terkena persoalan. Contoh, Cinemaxx—jaringan bioskop milik taipan Mochtar Riady—yang resmi beroperasi pada 2014 digugat oleh PT Plaza Indonesia Realty Tbk. melalui anak usahanya PT Plaza Lifestyle Prima pada Oktober 2017.

Plaza Indonesia melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang lantaran PT Cinemaxx Global Pasifik, selaku operator Cinemaxx lalai menyelesaikan tunggakan tagihan dan kewajibannya senilai Rp48,29 miliar.

Selain persoalan hukum, beberapa bisnis Lippo Group juga sedang menghadapi masa-masa kritis karena perubahan tren pasar. Berubahnya pola belanja konsumen dan menjamurnya bisnis online, membuat Lippo menutup sejumlah gerai Matahari sepanjang 2017.

Bisnis Lippo Group di Indonesia sangat menggurita. Jumlah perusahaan yang dimiliki Lippo Group sangat banyak. Berdasarkan laporan keuangan PT Lippo Karawaci Tbk., selaku induk usaha Lippo Group, setidaknya memiliki 511 anak usaha. Dari sekian banyak perusahaan yang dimiliki Lippo Group itu, terdapat 13 perusahaan yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Sebanyak 13 perusahaan itu bergerak di bisnis properti, asuransi, investasi, ritel dan lainnya.

Dari 13 emiten Lippo Group tersebut, sebanyak sembilan perusahaan mencatatkan kinerja laba bersih yang menurun sepanjang 2017, yakni PT Multipolar Tbk (MLPL), PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK), PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR), PT Matahari Putra Prima Tbk. (MPPA). Selain itu, ada PT Matahari Departement Store Tbk. (LPPF), PT Lippo Securities Tbk. (LPPS), PT Multipolar Tech Tbk. (MLPT), PT Lippo General Insurance Tbk. (LPPS), dan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (GMTD).

Sedangkan emiten Lippo Group yang mencatatkan kinerja laba bersih positif atau naik hanya dua emiten, yakni PT Siloam International Hospital Tbk. (SILO) dan PT Bank National Nobu Tbk. (NOBU) di 2017.

Di sisi lain, kinerja laba bersih dua emiten lainnya, yakni PT First Media Tbk,. (KBLV) yang bergerak di sektor telekomunikasi, dan PT Star Pasific Tbk. (LPLI) yang bergerak di sektor media, masih berkutat di zona merah alias masih merugi.

“Nah, kalau Lippo Group, saya pikir lebih dikarenakan kondisi industri pada masing-masing lini usahanya, terutama bisnis properti dan bisnis ritel,” kata Kiswoyo Adi Joe, Kepala Riset Narada Aset Manajemen kepada tirto.id

Bisnis properti dan ritel merupakan mesin utama pendapatan Lippo Group. Namun, sejak tahun lalu hingga saat ini, upaya Lippo Group meningkatkan kedua bisnis itu tidak mudah. Imbasnya, kinerja kedua bisnis itu melempem.

Lippo Karawaci—induk usaha Lippo Group dan perusahaan yang bergerak di properti—pada 2017 membukukan pendapatan senilai Rp11,06 triliun, naik 1 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp10,96 triliun. Penjualan memang naik, tapi laba bersih yang diraup malah melorot. Lippo Karawaci meraup laba bersih sebesar Rp856,98 miliar sepanjang 2017, turun 30 persen dari pendapatan 2016 yang sempat mencapai Rp1,22 triliun.

Melempemnya kinerja Lippo Karawaci berlanjut di kuartal I-2018. Pendapatan LPKR tercatat Rp2,5 triliun, turun 5,3 persen dari periode yang sama tahun lalu Rp2,6 triliun. Adapun, laba bersih turun 20 persen menjadi Rp180,59 miliar.

Kondisi yang sama juga terjadi di bisnis ritel Lippo Group. Pendapatan Matahari Department Store sepanjang 2017 tercatat naik 1,4 persen menjadi Rp6,52 triliun dari tahun sebelumnya Rp6,43 triliun. Sayangnya, kinerja pendapatan LPPF yang tumbuh positif tidak diikuti laba bersih perseroan. Pada saat yang sama, laba bersih perseroan justru turun 5,44 persen menjadi Rp1,91 triliun dari sebelumnya Rp2,02 triliun.

Selain LPPF, Lippo juga memiliki perusahaan lainnya yang bergerak di ritel, yakni Matahari Putra Prima (MPPA), selaku operator jaringan Hypermart. MPPA justru mencatatkan rugi bersih hingga Rp1,24 triliun. Padahal pada 2016, MPPA masih meraup laba bersih senilai Rp38,48 miliar. Kondisi ini juga tidak terlepas dari melorotnya pendapatan MPPA hingga 7 persen menjadi Rp12,56 triliun dari sebelumnya sebesar Rp13,52 triliun.

Namun, tidak menutup kemungkinan juga kinerja emiten Lippo Group yang menurun disebabkan adanya kesalahan pengelolaan dari manajemen. Hanya saja, perlu waktu untuk dapat membuktikan hal itu. Momen menilai apakah ada kesalahan manajemen atau strategi adalah ketika kondisi industri yang digeluti oleh perusahaan Lippo Group sedang menanjak. Apabila kinerja Lippo Group tidak sejalan dengan industri, baru bisa dikatakan ada kesalahan strategi.+++ cnc/tirto.id

Gambar : Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro menggunakan rompi orange ditahan KPK, Kamis 17 Oktober 2018.

Foto : Doc. CNC/tirto.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *