RIBUAN Massa Unjuk Rasa MENOLAK Penutupan TNK

Warga masyarakat kawasan TNK Kabupaten Manggarai Barat Flores NTT, bergerak menuju Labuan Bajo menggunakan kapal motor untk melakukan aksi demontrasi  ‘Menolak Penutupan Taman Nasional Komodo’. Doc. CNC/ikhsan-medsos.

Rencana penutupan kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) oleh Gubernur  VIKTOR mendapat perlawanan keras dari masyarakat. Bahkan anak sekolah dasar juga ikut berunjukrasa menolaknya.

Citra-News.Com, KUPANG – SEDIKITNYA 3000 warga masyarakat berdatangan ke ibukota Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, Flores Provinsi Nusa Tengara Timur (NTT) melakukan aksi demontrasi MENOLAK PENUTUPAN KOMODO. Warga masyarakat dari kepulauan sekitar perairan yang menjadi habitat hewan purba Komodo ini melakukan aksi demonstrasi (unjuk rasa) pada Rabu !7 Juni 2019. Dengan titik simpul di Kantor Bupati, Kantor DPRD, dan Kantor Balai Taman Nasional Komodo (TNK).

Pasalnya, Gubernur NTT, VIKTOR Bungtilu Laiskodat, SH, M.Si berniat untuk menutup sementara kawasan Taman Nasional Komodo (TNK). Oleh banyak pihak memandangnya sebagai ‘abuse of power’ (penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan). Pasalnya pengelolaan kawasan yang menjadi habitat hewan purba komodo (varanus commodoensis) selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dan dibiayai dari ratusan miliar dana APBN.

“Kebijakan Gubernur untuk menutup sementara kawasan TNK sebagai tujuan wisata sama artinya dengan memotong hak hidup dan hak berusaha dari masyarakat setempat. Karena berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat dari usaha-usaha yang bersentuhan dengan kebutuhan kepariwistaan,”demikian Winston Neil Rondo, S.Pt, kepada sejumlah wartawan di ruang Fraksi Partai Demokrat Gedung 2 DPRD Provinsi NTT, di bilangan Jalan Polisi Militer Kota Kupang, Selasa 16 Juli 2019.

Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Provinsi NTT ini, bila dipandang dari segi kewenangan sebagai gubernur, jelas-jelas penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Karena TNK  sudah puluhan tahun pengelolaannya pemerintah pusat, dan dibiayai dari dana APBN. Bukan oleh pemerintah provinsi dengan dana APBD yang juga sangat terbatas, tandasnya.

Adalah fakta, beber Winston, ketika menghadiri kegiatan Munas ADPSI (Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia) di Labuan Bajo tanggal 25-328 Juni 2019. Warga masyarakat di Pulau Padar dan Pulau Komodo sangat antusias menerima kami dari anggota dewan. Mereka berkeluh kesah banyak hal, terutama terkait rencana penutupan TNK oleh Gubernur NTT. Dan ternyata mereka sudah terbentuk dalam kelompok-kelompok masyarakat yang siap melakukan aksi penolakan yang berujung pada kesengsaraan hidup warga setempat.

Dikatakan Winston, pada umumnya kehidupan ekonomi warga masyarakat di kawasan TNK ditopang dari menjual jasa. Ada yang sebagai pelaku usaha souvenir, tour and travel guide, dan banyak pekerjaan lain yang berhubungan dengan kebutuhan wisatawan. Dari penghasilan-penghasilan yang didapat masyarakat ini bisa menyekolahkan anak-anak mereka di Fakultas kedokteran, dan lembaga pendidikan tinggi lainnya hingga bergelar sarjana.

LOGO aksi warga masyarakat Kabupaten Manggarai Barat Flores NTT, ‘Menolak Penutupan Taman Nasional Komodo’. Doc. CNC/ikhsan-medsos

“Akan tetapi menjadi kontradiktif jika Gubernur NTT menutup kawasan TNK yang selama ini sudah memberikan dampak ganda bagi masyarakat. Terutama untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan spirit NTT Bangkit Menuju Sejahtera,”ungkapnya.

ABPD Provinsi Hanya Mampu Mendandani Gadis SOPHIA

Terhadap kebijakan Gubernur Viktor yang paradoksal dengan spirit NTT Bangkit Menuju Sejahtera ini telah memantik warga masyarakat di kawasan TNK melakukan aksi demontrasi. Faktanya pada Rabu 17 Juli 2019 sekitar 3000 warga masyarakat melakukan aksi demonstrasi secara besar-besaran di Labuan Bajo ibukota Kabupaten Manggarai Barat.

“Saya dikirimi foto dan video oleh IKHSAN selaku Korlap (Koordinator Lapangan) Aksi Tolak Penutupan Pulau Komodo. Ini beberapa foto dan video yang diviralkan di media social. Anak- anak SD juga berunjuk rasa menolak Gubernur tutup TNK. Dan hari ini (Selasa, 16 Juli 2019, red) ratusan warga masyarakat dengan menggunakan kapal motor mulai berdatangan dari wilayah kepulauan sekitar ke ibukota. Ada tiga titik simpul yang menjadi sasaran massa,akni di Kantor Bupati, Kantor DPRD, dan Kantor Balai TNK,”jelas Winston sembari memperlihatkan ke wartawan foto/video yang dikirim Ikhsan.

Warga masyarakat kawasan TNK Kabupaten Manggarai Barat Flores NTT, bergerak menuju Labuan Bajo menggunakan kapal motor untk melakukan aksi demontrasi  ‘Menolak Penutupan Taman Nasional Komodo’. Doc. CNC/ikhsan-medsos.

Dalam arah dan kebijakan umum pembangunan kepariwisataan nasional, demikian Winston, pemerintah pusat telah menjadikan Labuan Bajo Flores Provinsi NTT sebagai salah satu destinasi baru di Indonesia. Dengan menjadikan NTT sebagai New Tourism Territory maka praktis perekonomian masyarakat meningkat. Yang berimplikasi pada pendapatan nasional. “Ini “Ini bila disejajarkan dengan kebijakan Gubernur NTT menjadikan pariwisata sebagai ‘prime mover’ yang mampu menggerakan sector-sektor lainnya. Akan tetapi kalau TNK mau ditutup maka darimana PAD kita didapat dari sector pembangunan kepariwisataan, dan menjadi salah satu sumber APBD kita. Ini sangat kontradiktif bukan?,”kata Winton.

Menyinggung soal APBD Provinsi NTT, tambah Winston, pernah dalam sebuah diskusi, petinggi kami pak Benny Kabur Harman punya plesetan begini, dana APBD kita hanya bisa mendandani gadis SOPHIA dengan luluran minyak kelor. Bila dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat Gubernur NTT dalam kerangka peningkatan ekonomi dan gizi masyarakat (stanting) maka saat ini NTT lagi gencar membangu program-program kegiatan yang dimaksud.

Kami dari Fraksi Partai Demokrat sangat apresiatif dengan kebijakan Gubernur NTT. Karena diketahui beberapa waktu lalu Pemerinta Provinsi NTT bekerjasama dengan pihak Undana Kupang untuk pembuatan produk yang menghasilkan minuman berakohol dengan kualitas tinggi. Produk ini diberi nama SOPHIA dalam bahasa Latin artinya kebijaksanaan.

Dengan nada ktirik Winston berharap, mudah-mudahan pemberian nama SOPHIA ini tidak hanya agak kelihatan lebih keren dari nama minuman keras (Miras) lokal ‘Sopi’ menjadi Sophia. Dengan nama ‘Sophia’ atau ‘kebijaksaaan’ ini juga menjadi spirit bagi kebijaksanaan percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan NTT melalui kebijaksaaan pemberdayaan potensi lokal. Lebih dari itu agar sebagian masyarakat NTT segera menjadi bijaksana karena pindah atau merubah pola dari Sopi yang keras dan memabukan kepada Sophia yang bijaksana nan adil.

Demikian juga tanaman kelor atau Marungga akan dikembangkan menjadi sumber devisa baru bagi NTT. Kelor menjadi pohon masa depan yang diandalkan untuk mengatasi kekurangan gizi dan stanting yang mencemaskan. Karena tumbuhan kelor adalah yang terbaik di dunia sehingga bisa membuatnya menjadi ‘emas hijau’ yang bernilai ekonomi tinggi. +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *