PENDEMO Tuntut PRESIDEN Segera MENCABUT Dukungan

Foto hewan purba komodo di habitatnya Pulau Komodo. Doc CNC/website

Aksi protes MENOLAK penutupan TNK di Labuan Bajo melilit beberapa point tuntutan. Para pendemo menuntut Presiden Joko Widodo mencabut dukungannya terhadap rencana Gubernur Viktor Laiskodat menutup kawasan TNK tahun 2020. Koq bisa…?

Citra-News.Com, LABUAN BAJO – MENCIUM aroma dukungan Presiden Joko Widodo terhadap rencana Gubernur VIKTOR untuk menutup kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) tahun 2020. Aroma tak sedap ini telah memantik warga masyarakat Desa Komodo khususnya dan kepulauan sekitar Kabupaten Manggarai Barat pada Rabu 17 Juli 2019 melakukan aksi protes. Dan hampir pasti aksi demo damai warga setempat dilatari oleh pendapatan yang diterima selama ini akan berkurang bahkan nihil jika wacana pemerintah ini  benar-benar direalisasikan.

“Sebagai DPRD kami memandang bahwa rencana Pemerintah Provinsi NTT untuk menutup kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) itu baru sebatas wacana saja. Kita tentu menunggu keputusan pemerintah pusat karena pengelolaan TNK itu menjadi kewenangan pemerintah pusat,”ungkap Anwar ketika ditemui awak citra-news.com di Gedung DPRD NTT,Kupang, Selasa, 16 Juli 2019.

Meskipun ada berbagai argumentasi yang berupaya untuk merasionalkannya, namun tidak sanggup meluluhkan hati warga Labuan Bajo Flores Provinsi NTT ini. Namun faktanya telah menuai aksi protes warga menolak rencana penutupan kawasan TNK, yang dikatakan ‘baru sebatas wacana’ itu. Ratusan warga yang dikomandani IKHSAN selaku Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi melakukan demo damai pada Rabu 17 Juli 2019.

Warga Desa Komodo berorasi dan berarak keliling ibukota Manggarai Barat, Labuan Bajo, menyasar di 3 (tiga) titik simpul. Masing-masing di Kantor Bupati, Kantor DPRD dan Kantor Balai Taman Nasional Komodo (TNK).

“Kami masyarakat Pulau Komodo Manggarai Barat NTT dengan ini menyatakan sikap, ‘Menolak Rencana Pemerintah Menutup Pulau Komodo’. Kami juga menolak pemindahan penduduk keluar dari Pulau Komodo seperti yang direncanakan Gubernur NTT,”ucap Ardi, salah satu warga asli Desa Komodo yang turut menjadi orator di aksi ini.

Mengutip detik travel.com, Ardi menyatakan sebagai warga masyarakat yang tinggal di dalam kawasan TNK bahwa sudah lama mereka mendukung usaha-usaha konservasi dan pemn pariwisata. Namun menolak segala program pembangunan yang mengabaikan keberadaan masyarakatnya sebagai penduduk setempat.

Foto Warga Kampung Komodo tengah menggelar demonstrasi di Labuan Bajo, Rabu 17 Juli 2019, MENOLAK Rencana Penutupan Kawasan Taman Nasional Komodo yang diwacanakan Gubernur NTT, VIKTOR Bungtilu Laiskodat dan Presiden Joko Widodo (JOKOWI) pada tahun 2020. Doc CNC/detik travel.com

“Kami sudah lama menjalankan usaha kepariwisataan berbasis konservasi. Penutupan sewenang-wenang pulau Komodo akan menghilangkan mata pencaharian kami. Dan kami masyarakat Pulau Komodo telah melewati sebuah proses yang sangat panjang sebelum bergantung pada sector pariwisata,”jelas Ardi.

Bahkan menurut Ardi warga masyarakat telah merelakan tanah untuk dijadikan sebagai bagian dari Taman Nasional Komodo. Lantas kami telah bergantung pada sector pariwisata, pemerintah secara sepihak mengambil keputusan MENUTUP Pulau Komodo dari aktivitas pariwisata yang jelas-jelas amat sangat merugikan warga masyarakat secara ekonomi. Jika kawasan TNK harus ditutup maka masyarakat menjadi nihil pendapatan, tandasnya.

Cabut dan Batalkan Dukungan

Dalam orasinya, warga Desa  Komodo menimpuk 4 (empat) point utama. Yakni pertama, Menuntut Gubernur NTT (VIKTOR Bungtilu Laiskodat,red) untuk segera membatalkan rencananya MENUTUP Pulau Komodo dan memindahkan sebagian ataupun seluruh penduduk di kawasan TNK.

Foto logo Aksi Protes warga Pulau Komodo. Doc CNC/Ikhsan-korlap aksi

Kedua, Menuntut Presiden Joko Widodo (JOKOWI) untuk segera mencabut kembali pernyataan dukungannya rencana penutupan Pulau Komodo. Ketiga, Menuntut pemerintah bertanggungjawab atas model pengembangan pariwisata di Desa Komodo yang berpihak pada kepentingan kelompok elitis.

Dan keempat, Menuntut pihak Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) untuk juga berpihak pada kepentingan masyarakat Pulau Komodo disamping menjalankan Tupoksinya menjalankan konservasi.

Diketahui, ada sekitar 2000 lebih penduduk yang bermukim di kawasan Pulau Komodo. yang terbagi dalam 500-an Kepala Keluarga (KK), 1 (satu) Desa, 5 (lima) Dusun dan 10 (sepuluh) RT. Para warga ini sudah lama menempati Pulau Komodo jauh sebelum puluaunya ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan menjadi Taman Nasional.

Terkait penduduk yang bermukim di kawasan TNK, pemerintah Provinsi NTT telah melakukan kajian-kajian pendahuluan untuk merelokasinya. Pulau Rinca salah satu alternative untuk merelokasi penduduk dari Pulau Komodo.

Seperti diberitakan citra-news.com sebelumnya ANWAR Pua Geno, Ketua DPRD Provinsi NTT menyatakan terhadap upaya melokasi ratusan warga setempat, pihaknya belum melihat langkah-langkah konkrit yang dilakukan pemerintah Provinsi NTT.

“Penutupan kawasan TNK ini juga baru sebatas wacana. Saya juga belum melihat langkah-langkah konkrit pemerintah kearah penutupan kawasan TNK. Karena saya yakin keputuan akhir adalah yang punya kewenangan yakni Presiden. Kalau Presiden bilang ayo Gubernur Tutup itu kawasan, baru bisa,”tepisnya.

Kepada citra-news.com di Gedung DPRD NTT Kupang Selasa 16 Juli 2019 Anwar mengatakan, urusan pengambilalihan kewenangan pengelolaan kawasan TNK tidak segampang atau tidak semudah yang dipikirkan. Walau demikian tentunya ada upaya komunikasi searah antara Gubernur NTT dengan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden RI.

ANWAR Pua Geno, Ketua DPRD provinsi NTT ketika ditemui citra-news.com di ruang kerjanya Gedung DPRD NTT, Kupang beberapa waktu lalu. Doc, CNC/marthen radja

“Kita kan juga belum tahu hasil pembicaraan antara Gubernur NTT dengan Presiden. Soal pengambilalihan keweanangan pengelolaan perlu dibicarakan lebih intens dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menjadi menjadi kewenangan Presiden untuk mengkajinya bersama menteri kabinet terkait. Apakah nantinya disetuju atau ditolak, nanti kita lihat hasilnya, ucap Anwar.

Sembari mengakui di banyak kesempatan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, selalu berbicara terkait pengambilalihan pengelolaan kawasan TNK oleh Pemerintah Provinsi. Akan tetapi itu baru sebatas wacana saja, tegas Anwar. Karena ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan secara matang. Kemudian bagaimana kemampuan untuk menjelaskan.

“Tapi sampai hari ini kita (DPRD NTT, red) juga belum tahu bagaimana hasil pembicaraan antara Gubernur dengan Presiden. Sehingga menurut saya itu baru sebatas wacana. Bahwa ada niat baik dari Gubernur untuk menutup sementara itu kita beri apresiasi,”kata Anwar.

Warga Pulau Komodo menggunakan kapal motor berdatangan ke Labuan Bajo pada Selasa 16 Juli 2019  untuk bergabung dengan elemen masyarakat lainya melakukan aksi protes Menolak Penutuypan Pulau Komodo. Doc. CNC/ikhsan-korlap aksi.

Meskipun DPR memberi aprsesasi, lanjut dia, tapi Gubernur harus juga mendengar suara-suara masyarakat dan suara-suara dari para pelaku usaha di kawasan TNK. Karena sangat banyak pelaku-pelaku usaha kepariwisataan di Labuan Bajo. Para pelaku usaha ini menjual jasa mereka sebagai pendapatan keluarga.

Bahwa hewan purba komodo selain di ada Pulau Komodo, tambah Anwar, juga ada di Pulau Padar dan Pulau Rinca. Tinggal saja pemerintah bagaimana cara untuk mengaturnya, jika nantinya harus menutup Pulau Komodo.

“Iya, semua ini tunggu pemerintah dalam hal ini Presiden dengan para Menteri Kabinet terkait. Yang terpenting bagi kita adalah dampaknya bagi masyarakat setempat khususnya dan bagi pemerintah NTT,”pungkasnya. +++ citra-news.com/detik travel.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *