Desa DIGITAL Menuju REVOLUSI Industri ‘Four Point Zero’

 Drs. ABA Maulaka (kiri) pose bersama Prof. Dr. Achmad Nizar Hadyanto, S.Com. M.Com (kanan) usai Seminar. Doc. CNC/marthen radja

Nizar : Problem data hingga menjadi tidak valid sesungguhnya karena ulah manusia bukan pada teknologi. Teknologi digitalisasi saat ini memudahkan bagi siapapun asal saja dimanfaatkan sesuai aturannya.

Citra-News.Com, KUPANG – KEPALA Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Nusa Tengara Timur (Kadis Kominfo NTT), Drs. ABA Maulaka mengingatkan masyarakat NTT untuk tidak boleh menyerah kondisi yang berkembang saat ini. Sangat disadari bahwa Provinsi NTT adalah wilayah kepulauan yang punya keterbatasan-keterbatasan tertentu.

“Orang selalu mengatakan NTT minim sumber daya manusia dalam hal menguasai teknologi. Padahal kalau infrastruktur komunikasinya terbangun secara baik maka aksesibilitas masyarakat dalam hal informasi dan komunikasi juga tidak akan mengalami kesulitan. Akan tetapi dengan adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan pemerintah wajib membangun infrastruktur komunikasi hingga ke pelosok desa di tanah air,”jelas Maulaka.

Adanya kegiatan Seminar Nasional terkait tekonologi infomasi ini menurut Maulaka, semakin meneguhkan kita pada pemanfaatan teknologi digitalisasi sesuai tuntutan jaman. Dalam menyongsong Revolusi Industri menuju 4.0 (Four Point Zero) seyogianya di semua wilayah tanah air tidak terkecuali wilayah kepulauan seperti NTT dibangun prasarana komunikasi. Sehingga memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan komunikasi dan informasi.

Penjelasan Prof. Dr. Achmad Nizar Hadyanto, S.Com. M.Com soal Big Data, di Sahid Hote Kupang, di bilangan Jalan Piet A. Tallo, Kupang Timor NTT. Doc. CNC/marthen radja

Kegiatan Seminar Nasional yang digagas pihak Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang ini menghadirkan pembicara utama (key note speaker) yang handal, Prof. Dr. Achmad Nizar Hadyanto, S.Com. M.Com dari Universitas Indonesia (UI) dan Drs. Aba Maulaka, selaku Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT.

Terkait data NIZAR menyodorkan konsep ‘Big Data’ menuju ‘Smart City’. Menurutnya, ‘Big Data’ sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak. Entah untuk kebutuhan bisnis, kebutuhan social ekonomi, kedokteran, keamanan Negara, dan beragam kebutuhan lainnya.

“Soal Big Data hasilnya dalam jangka waktu tertentu harus berkualitas. Ini tentunya dimulai dari proses yang juga harus valid. Validitas data dalam sebuah data alitis terutama kerapkali jadi problem. Akibatnya sekitar 55 persen bisnis di Indonesia gagal,”kata Nizar.

Dia mencontohkan harga sebuah produk kamera di Amazone saat dilepas di media social (Medsos) seharga 10 EURO. Tapi karena salah dalam membuat master data menjadi seharga 10 US Dollar. Ini dua angka harga kamera yang berbeda cukup besar nilainya. Konsumen yang membeli produk ini sudah tentu untung dong. Yang rugi adalah perusahaan oleh sebab tidak teliti saat memasukan data harga.

Oleh karena itu, tambah Nizar, sebuah data yang berkualitas harus ada unsure-unsur diantaranya lengkap (completnes); accuracy; time lines atau sesuai dengan kebutuhan.  Pengelola data adalah pihak yang paling bertanggung jawab  soal data. Yang membuat data benar atau salah itu manusia bukan perangkat teknologi,tegasnya.

Umumnya peserta yang hadir di Seminar yang digelar di Sahid Hotel (T-More) Kupang, 27 September 2019 adalah mahasiswa dari jurusan komputersiasi dan jurusan komunikasi dari berbagai Perguruan Tinggi yang ada di Kota Kupang.

Pertanyaan kritis para mahasiswa pun silih berganti soal kualitas data yang dimiliki instansi pemerintahan. Satu pertanyaan kritis yang dilontarkan seorang dosen dari STIKOM Kupang, bahwa banyak data yang dibutuhkan berbeda-beda hasilnya antara Data BPS dan Data Sektoral. Fakta ini menurutnya, sangat merugikan bagi mahasiswa untuk mendapatkan data yang berkualitas.

Kadis Maulaka menjelaskan, tidak semua data yang diminta diberikan. Ada dokumen yang tidak layak diketahui public tapi ada banyak data yang wajib diketahui public. Kalau data yang wajib diketahui public pun ada yang tidak sama. Antara data BPS (Badan Pusat Statistik) dengan data di sektoral berbeda.

“Perlu diketahui pihak BPS itu mengeluarkan sampel data. Tapi di intansi sektoral punya data data riil. Akan tetapi secara nasional biasanya yang dipakai adalah sampel data. Data manapun pasti yang dipergunakan adalah Sample Data bukan Riil Data,”tegasnya.

Pertanyaan lain yang juga mencuat adalah Desa Digital. Soal tujuan dan manfaatnya bagi masyarakat. Menurut Maulaka, seuai tunutan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP (keterbukaan Informasi) dan dipertegas lagi dalam Perpres, maka wajib hukumnya bagi warga desa untuk mengakses informasi mengenai pembangunan yang terjadi di desanya.
Oleh karena itu ada beberapa kabupaten di Provinsi NTT terbangun Desa Digital. Di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) ada 21 Desa Digital. Juga terbangun di Kabupaten TTS (Timor Tengah Selatan), manggai, Sumba Barat, dan beberapa lainnya.

Tujuannya adalah agar informasi mengenai pelaksanaan pembangunan di desa juga bisa diakses masyarakat desa. Terutama dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat ke masing-masing desa di tanah air. Ada sebagian dana desa juga untuk membangun infrastruktur komunikasi ini. Guna mendukung Desa Digital menuju Revolusi Industri Four Point Zero.

“Terkait kualitas data Provinsi NTT memiliki pusat informasi data, yakni NTT Satu Data. Memang diakui dalam kesediaan SDM dan infrastruktur ada tantangan. Tetapi jangan menyerah. Dengan adanya dana desa ini justeru menjadi peluang untuk membangun infrastruktur komunuikasi. Jadi sesungguhnya Desa Digital ini adalah sebuah gerakan moral untuk kita mulai berbenah diri menuju Revolusi Industri Four Point Zero,” tandasnya. +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.