Timtek UPT Dinas SEGERA Perbaiki EMBUNG Jebol

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, Ir. FERDY J. Kapitan, M.Si. Doc. CNC/martrhen radja 

Ferdy Kapitan : Hal-hal teknis operasional di lapangan menjadi tanggung jawab penuh UPT Dinas yang ada di masing-masing kabupaten/kota.

Citra-News.Com, SOE – WAKIL KETUA DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), RELYGIUS Usfunan meminta Tim teknis (Timtek) UPT Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutaan segera memperbaiki dua embung yang sudah lama jebol.

“Sarana prasarana (Sarpras) yang dibangun pemerintah pada prinsipnya harus bermanfaat bagi masyarakat.  Manakala ada prasarana yang rusak seperti embung harus segera diperbaiki sehingga bisa dimanfaatkan warga masyarakat sekitarnya. Kalau dibiarkan berlarut-larut dimana keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat,”ungkap Usfunan.

Dikatakannya, dua embung yang dibangun oleh Dinas Kehutanan Kabupaten TTS sejak tahun 2016 silam di Bisuaf Desa Noinbila Kecamatan Mollo Selatan, kondisinya sudah amburadul. Fakta ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena akan mendatangkan kerugian negara terutama merugikan masyarakat sekitar.

“Embung yang dibangun bertujuan untuk menampung air hujan dan menjadikan sumur-sumur resapan milik warga termanfaatkan. Tapi apa gunanya membangun embung lalu tidak ada satu tetes airpun ada di dalamnya. Kuat dugaan kalau embung yang dibangun ini asal-asalan saja dan tanpa melalui perencanaan yang baik,”tegasnya.

Diketahui, dua embung yang dibangun tersebut sudah jebol beberapa bulan kemudian setelah dibangun. Bagian tanggul yang jebol diperbaiki namun ambruk lagi dan hingga kini dibiarkan mubasir.

Seharusnya sebelum dibangun, kata Usfunan,Tim teknis melakukan survey dan mengkaji kelayakannya. Jika struktur tanahnya tidak memungkinkan untuk dibangun embung tidak usah dipaksakan. Ini sama artinya dengan hanya menghabur-hambur uang negara saja.

Menyikapi persoalan ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ir. FERDY J. Kapitan, M.Si menyatakan, adanya perubahan urusan di lini birokrasi maka dinas-dinas yang ada di kabupaten/kota berubah nomenklaturnya. Walau demikian tugas dan fungsinya sama, yakni menjalankan sebagian urusan yang menjadi kewenangan provinsi.

Kondisi embung tidak berair dan amburadul Doc. CNC/Jor Tefa/citra-news.com

“Saat ini di kabupaten/kota ada UPT (unit pelaksana teknis) dinas. Tugas dan fungsinya sama yakni melaksanakan pembangunan dan melakukan pengawasan. Namun selalu dikoordinasikan dengan pihak provinsi,”jelas Ferdy.

Sembari menambahkan, soal embung jebol yang dibangun Dinas Kehutanan Kabupaten TTS itu pihaknya belum mendapat laporan. Ada laporan sudah tentu kami segera koordinasikan dan akan menindaklanjuti laporan itu.

Dalam kaitannya dengan Perhutanan Sosial UPT dinas berwenang untuk menatakelola hutan kawasan untuk kepentingan masyarakat. Pada kawasan yang kering dan gersang perlu direboisasi dengan menanam pepohonan jenis apa saja. Tujuannya untuk menyimpan air hujan atau air hujan yang sedikit ini jangan terbuang percuma mengalir ke laut.

Membangun embung adalah bagian dari tujuan dilakukan penanaman pepohonan. Air yang terisi di embung menjadi resapannya. Tanaman mahoni, jambu mete, dan lain-lain kayuan hingga pada usia tertentu bisa ditebang dan ditanami kembali. Masyarakat mendapat manfaat ganda, selain menikmati air resapan juga buah dan kayu-kayuannya digunakan untuk kebutuhan masyarakat.

“Pemanfaatkan kayu hasil tebangan bukan dijual bebas. Akan tetapi ditampung untuk digunakan membangun fasilitas umum atau fasilitas social seperti Puskesmas, gereja, sekolah, dan lain-lain. Atau dalam kaitannya dengan ekowisata hasil tebangan kayu yang ada untuk membangun fasilitas pariwisata. Kan di desa-desa ada Bumdes yang menatakelola pembangunan di desa,”jelas Ferdy. +++ jofan-marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *