Wabup ARMY Konay Minta OPD Hargai Kebebasan Pers

Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi NTT, JOHNY Army Konay, SH saat dilantik pada 14 Pebruari 2019. Doc.CNC/marthen radja-Citra News.

Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (Pasal 4 ayat 3 UU Pers Nomor 40 Tahun 1999). Peran pemerintah dan masyarakat adalah melindungi wartawan menjalankan tugas profesi sesuai kode etik jurnalistik.

Citra-News.Com,SOE – WAKIL BUPATI (Wabup) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur, JOHNY Army Konay, SH menyatakan apresiasinya terhadap beban tugas para wartawan menjalankan profesinya dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi public.

“Saya secara pribadi dan atasnama pemerintah sangat mendukung kegiatan teman-teman media (wartawan, red) dalam tugas-tugas peliputan (tugas jurnalistik). Ke depan saya akan meminta pimpinan OPD mengadakan temu pers di Sekretariat Forwan TTS,”ungkap Army.

Hal itu diungkapkan Wabup Army ketika bertandang ke Sekretariat FORWAN (Forum Wartawan) Kabupaten TTS di bilangan Jl. Ahmad Yani No, 1 RT 005 RW 003 Kelurahan Nunumeu Kecamatan Kota SoE Kabupaten TTS, Senin malam 02 Desember 2019.

Kedatangan Wabu Army yang dikenal ramah dengan siapa saja itu membuat warga Forwan TTS heran bercampur bahagia. Dipahami itu sebagai pratanda tipe pemimpin yang sanggup menyelesaikan masalah tanpa masalah. Karena sudah tentu pekerja pers menghadapi berbagai persoalan ketika berada di lapangan. Terutama pemerintah yang kerap melontarkan kata-kata kalau pers adalah mitra. Namun faktanya hanya ungkapan verbal belaka. Ada banyak oknum pejabat birokrat yang memandang sebelah mata bahkan terkesan menghindar saat bersua dengan wartawan.

Tapi kerdatangan Wabup Army tersebut telah membasuh keresahan awak media manakala menggali informasi publik. Terbukti dengan penyataannya bahwa dirinya akan meminta semua pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah) di bumi cendana khususnya, untuk melakukan temu (jumpa) pers di Sekrtariat Forwan TTS.

Pemerintah sebagai unsure penyeleggara negara wajib hukumnya untuk menyampaikan informasi publik melalu wartawan. Tapi itu tidak berarti membuat oknum wartawan harus pongah dengan identitas yang dikantonginya berupa kartu pers. Sebab ada banyak kejadian yang dilakukan oknum dengan mengatasnamai wartawan tapi setelah ditelisik dari perusahaan pers mana, tidak ditemukan. Hanya petenteng kartu pers dan muncul dimana-mana tapi publik melihat beritanya tidak ada. Alias wartawan ‘Muntaber’ –muncul tanpa berita atau wartawan CNN –Cuma Nanya-Nanya.

“Ke depan saya akan mengundang pimpinan OPD atau kepala dinas, badan, kantor untuk mengadakan jumpa pers di sekertariat Forwan TTS. Pimpinan OPD perlu menyampaikan atau menjelaskan tentang program dan persoalan-persoalan yang terkait dengan bidang tugasnya untuk dipublikasikan oleh wartawan secara masiv ke tengah publik,”kata Wabup Army.

JOHNY Army Konay, SH (baju biru ke-2 dari kanan) saat bertandang ke Sekretariat FORWAN TTS, Senin malam 02 Desember 2019.. Doc.CNC/jor tefa-Citra News.

Pasangan Bupati Egusem Pieter (EPY) Tahun ini malah mengusulkan agar semua media yang melakukan peliputan  di Kabupaten TTS, harus diakuomodir semua.

“Saya minta supaya pimpipinan OPD untuk mengakomodir semua awak media yang melakukan peliputan di Kabupaten TTS. Shingga tidak terkesan bahwa pemerintah menganakemaskan media tertebntu saja dan menganaktirikan media lain,”tegasnya.

Jangan Ada Dusta Diantara Kita

Hadir pada kesempatan itu Anggota DPRD TTS, Roy Babis. Bak gayung bersambut apa yang diutarakan Wabup Army juga senada dengan anggota legislatif itu. Karena memang antara eksekutif dan legislatif harus sehati dan sepemahaman dalam membangun masyarakat Kabupaten TTS ke depannya menjadi lebih baik dari saat ini.

“Sebagai wakil rakyat kami sangat mendukung kegiatan teman-teman wartawan yang melakukan peliputan di Kabupaten TTS. Harapan kami DPRD TTS agar ke depan teman-teman wartawan juga diikutsertakan dalam kegiatan kunjungan kerja DPRD ke desa-desa.  Sehingga semua kegiatan bisa dipublikasikan dengan baik,”jelas Roy.

Pernyataan politik anggota dewan TTS ini diyakini sebagai keterbukaan informasi mengenai alokasi dana publikasi yang ada di setiap OPD. Secara kewenangan DPR punya hak budget sehingga sudah bisa mengukur kemampuan anggaran untuk biaya publikasi informasi.

Apalagi dengan tuntutan UU Keterbukaan Informasi Publik IKIP) dalam mana semua elemen negara  yakni pemerintah selaku penyelenggaran negara juga lembaga non pemerintah harus memberikan informasi secara lugas ke tengah publik. Hal ini untuk menepis adanya dugaan penyalahgunaan anggaran negara karena ada upaya tipu daya di dalamnya. Dengan kata lain jangan ada dusta diantara kita.

Menanggapi kunjungan dari ‘duta‘ di pemerintahan Kabupaten TTS ini (Wabup Army dan dewan Roy Babys) ini, Ketua FORWAN TTS, Yopi Tapenu menyatakan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam.

“Saya mewakili teman-teman media yang terakomodir dalam Forwan TTS, juga menyampaikan terima kasih atas kunjungan pak Wakil Bupati TTS ke Sekertariat Forwan TTS. Dapat kami sampaikan bahwa melalui wadah ini maka kami selalu bertemu dan membahas tentang hal-hal yang perlu diangkat dan dipublikasi ke publik,”ungkap Yopi.

Sembari menambahkan, adanya sekeratariat ini sebagai tempat untuk saling berbagi informasi. Kami menyadari peran jurnalis adalah mewartakan segala apa yang didengar, dilihat, dan dirasakan. Jurnalis hanya sebagai penyalur informasi publik sesuai dengan data dan fakta obyektif. Yang dikemas secara berimbang dan tersaji secara obyektif sesuai dengan asas dan kode etik jurnalistik yang dimiliki. Kami juga siap menerima pengaduan dari masyarakat tentang hal-hal apa saja yang terjadi di Kabupaten TTS, pungkasnya. +++ jofan/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *