AKHIRNYA Ditandatangani NOTA Kesepakatan KUA PPAS Perubahan

Wali Kota Kupang, JEFRI Riwu Kore menandatangani KUA-PPAS Perubahan tahun 2021. Doc.citra-news.com/humaskotakpg

Meskipun Banggar DPRD Kota Kupang menerima dengan catatan namun pada akhirnya KUA PPAS Perubahan 2021 ditandatangani juga.

Citra-News.Com, KUPANG – BADAN ANGGARAN (Banggar) DPRD Kota Kupang membahas KUA-PPAS Perubahan tahun 2021 berjalan alot. Ditengari, hari itu rapat berlangsung hingga larut malam.

Dalam tahapan persidangan tersebut, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Kupang menyoroti banyak hal dan memberikan catatan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang tahun 2021.

Meski demikan akhirnya Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson(JEFRI) R. Riwu Kore, MM, MH dan pimpinan DPRD Kota Kupang menandatangani nota kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD Kota Kupang tahun anggaran 2021 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan tahun anggaran 2021.

Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama Sasando Kantor DPRD Kota Kupang, Selasa 28 September 2021 malam, dalam agenda Paripurna ke-VIII yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, S. Sos.

Ada beberapa hal yang menjadi sorotan sekaligus catatan terhadap KUA-PPAS Perubahan tahun 2021. Diantaranya Banggar Legislatif (DPRD Kota Kupang,red) meminta pemerintah (Eksekutif) untuk mengkaji potensi peningkatan PAD dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) dan retribusi reklame.

Anggota Banggar juga meminta Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Pemutihan IMB serta meminta pelelangan kendaraan dinas yang sudah tidak layak untuk mengurangi biaya pemeliharaan.

Anggota Banggar meminta pemerintah agar agar dalam pengelolaan dana refokusing yang dianggarkan untuk Penanganan Pandemi Covid19 dan badai Seroja, dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

Banggar meminta pemerintah menyampaikan data tertulis terkait laporan penggunaan dana Covid19 dan penanganan badai Seroja.

Sementara itu pada pembahasan rancangan PPAS Perubahan, Banggar DPRD Kota Kupang menyetujui dengan catatan. Badan anggaran meminta daftar ralat perbaikan dokumen menjadi kesatuan yang utuh.

Menjadi catatan lainnya, Banggar legislatif meminta Pemerintah untuk memperhatikan beberapa hal. Yaitu peningkatan PAD dari sektor perijinan; menyikapi keberadaan undang-undang cipta kerja; pendataan bangunan perumahan; dan penelusuran serta evaluasi terkait penetapan pembayaran pajak LPJU.

Sidang paripurna yang berlangsung hingga lewat tengah malam itu diakhiri dengan pendapat akhir dari 8 (delapan) fraksi yang semuanya menyetujui rancangan KUA-PPAS Perubahan TA 2021 tersebut.

Pembahasan tersebut pada akhirnya ditutup dengan penetapan yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang KUA-PPAS Perubahan tahun anggaran 2021 antara pimpinan DPRD Kota Kupang dengan Wali Kota Kupang. +++ citra-news.com/PKP_sny/ans

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *