Aparat POLRI Jangan Ragu MENGUSUT Para Mafia TANAH

Illustrasi Klaim tanah Stadion Oepoi Kupang miliknya J. NALLE  (baju putih) ancam melaporkan aparat Polri di Kupang ke Presiden RI,, saat penertiban oleh Tim Gabungan Pemprov NTT pada Rabu 28 September 2021. Doc. marthen radja/citra-news.com

Presiden Joko Widodo : “…. Polri jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada. Jangan sampai ada juga aparat penegak hukum yang membackup mafia tanah….”

Citra-News.Com, JAKARTA – PRESIDEN JOKO Widodo menyatakan, konflik agraria dan sengketa tanah merupakan tantangan berat yang dihadapi masyarakat saat ini.

Presiden Jokowi berharap, para kepala daerah harus dapat memberikan kepastian hukum atas tanah yang menjadi sandaran hidup rakyat kecil. Seperti para petani dalam mengggarap lahan untuk kebutuhan hidupnya.

Presiden Jokowi juga minta jajaran Polri untuk tidak ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada.

“Kepada jajaran Polri jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada. Dan jangan sampai ada juga aparat penegak hukum yang membackup mafia tanah tersebut. Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas,” ujar Jokowi.

Portal berita citra-news.com mengutip siaran pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, bahwa penyerahan 124.120 Sertifikat Tanah tersebut dilakukan secara sombolis melalui acara virtual Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dari Istana Kepresidenan Bogor, Rabu 22 September 2021.

Dia mengatakan, dirinya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa dia tidak ingin konflik agraria terus terjadi di banyak daerah.

“Saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa saya tidak ingin konflik agragria terus terjadi di banyak daerah. Dan saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka. Saya juga tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya,” demikian penegasan Presiden RI ke-7 ketika menyerahkan 124.120 Sertifikat Tanah hasil Redistribusi di 26 Provinsi dan 127 Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Tampak berjaga-jaga beberapa anggota  Polri di Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur saat penertiban lokasi tanah Stadion  Oepoi Kupang, Selasa 28 September 2021. Doc. marthen radja/citra-news.com

Menurutnya, setiap tahun menerima kelompok tani yang jauh jauh datang ke Jakarta. Bahkan ada yang berjalan kaki ke Jakarta untuk memperjuangkan lahan-lahan mereka yang terdampak oleh konflik agraria.

“Saya tegaskan kembali komitmen negara untuk betul-betul mengurai konflik agraria yang ada. Mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat. Memastikan ketersediaan dan kepastian peluang hidup yang adil bagi rakyat. Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia mafia tanah,” beber Jokowi.

Presiden Jokowi mengatakan, kepastian hukum atas tanah akan memberikan keadilan kepada seluruh pihak adalah kepentingan bersama. Dan pemerintah di daerah yaitu kepala daerah harus punya komitmen untuk memberikan kepastian hukum yang berkeadilan.

Ditengarai, wujud perhatian sosok Presiden yang pro rakyat ini bertepatan dengan Hari Agraria dan Tata Ruang tahun 2021. Dengan menyerahkan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota.

“Bertepatan dengan Hari Agraria dan Tata Ruang tahun 2021, saya menyerahkan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota. Yaitu 5.512 lembar sertifikat diantaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di 7 provinsi dan 8 kabupaten/kota yang menjadi prioritas di tahun 2021,” kata Jokowi.

Menurutnya, penyerahan sertifikat hari ini (Rabu, 22 September 2021, red) sangat istimewa. Karena sertifikat-sertifikat ini adalah betul-betul tambahan tanah baru untuk rakyat. Tanah yang fresh betul yang berasal dari tanah negara hasil penyelesaian konflik, tanah terlantar dan pelepasan kawasan hutan, imbuh Jokowi.

Jokowi menjelaskan, dirinya sudah berulang kali melakukan rangkaian rapat kabinet teratas untuk membahas hal tersebut.

Terkait kepastian hukum dan keadilan atas tanah ini, saya (Presiden Jokowi, red) sudah sering melakukan rapat kabinet. Dan sudah sering mengundang kepala daerah untuk menuntaskan konflik-konflik agraria yang ada di daerahnya.

Saya juga sudah beberapa kali mengundang organisasi masyarakat untuk berdiskusi mengenai opsi-opsi pilihan-pilihan dalam penyelesaian setiap kasus yang ada. Banyak konflik yang telah berlangsung lama dan sangat lama sampai puluhan tahun tetapi masalahnya tidak selesai-selesai.

Melibatkan Kementerian Terkat

Dikatakan Jokowi, penyerahan sertifikat tersebut merupakan perjuangan masyarakat yang turut melibatkan kelompok organisasi masyarakat sipil dan juga dari pemerintah.

Bahwa perhatian pemerintah terhadap rakyat kecil adalah keutamaan. Pemerintah tidak hanya menyerahkan sertifikat tanah saja. Tetapi saya (Prediden Jokowi, red) minta keterlibatan dari kementerian terkait.

“Saya minta kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menyalurkan bantuan bantuan. Apak bantuan modal, bibit, pupuk, dan pelatihan-pelatihan. Agar tanah yang digarap oleh bapak ibu penerima manfaat reforma agraria ini lebih produktif. Mememberikan hasil untuk membantu kehidupan masyarakat,” tandasnya.

Dalam sambutannya secara virtual itu, Presiden Jokowi juga meminta para penerima sertifikat untuk menjaga sebaik-baiknya sertifikat tersebut.

Sementara itu Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan A. Djalil menyatakan terima kasih atas dukungan dari semua kepala daerah se-Indonesia.

“Terima kasih kepada semua Gubernur, Bupati se-Indonesi. Dan juga kepada Menteri Kehutanan atas terwujudnya penyelesaian konflik agraria dan pembebasan lahan dan pelepasan kawasan hutan sehingga masyarakat bisa memiliki sertifika,” tuturnya. +++ citra-news.com/biro AP setdantt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.