Nah, kalau sudah batal, Isyak mengatakan, menjadi point penilaian kinerja. Dalam mana erat kaitannya dengan penganggarannya. Kalau anggaran harus disetor kembali maka akan sulit ke depannya kita mendapat jatah lagi.
Untuk menepis persoalan ini serta menjaga harmonisasi kerjasama ini, tambah dia, maka kami selaku kepala dinas perhubungan telah menurunkan staf dinas turun ke lokasi melakukan pendekatan persuasif dengan para pemilik lahan dan Pemkab Sikka. Sehingga deadline penyelesaian lahan hingga paling lambat bulan Mei 2022, ucapnya.
“Saya sudah tugaskan saudara sekretaris dinas turun ke Maumere untuk selesaikan masalah lokasi (lahan). Sehingga paling lambat Mei 2022 Sertifikat Tanah susah dipegang oeh pihak Kemenhub. Sehingg bisa dianggarkan. Kalau lewat dati itu orang bisa batal,”kata Isyak.
Singkatnya, tambah dia, pihak Kemenhub RI harus kantongi terlebih dahulu sertifikat tanah. Masalah lahan di lokasi yang mau dibangun harus bersertifikat baru bisa dianggarkan untuk membangun dermaga fery di Paga. +++ marthen/citra-news.com
