Menuju WBK dan WBBM, George : KITA Harus Memiliki KOMITMEN yang SAMA

Penjabat Wali Kota Kupang, GEORGE Melkianus Hadjoh, SH (kiri) menerima cinderamata dari Kepala Stasiun KIPM Kupang, Ridwan, S.St.,Pi.  Doc. citra-news.com/PKP setda kotakpg

Citra News.Com, KUPANG – PADA Selasa 23 Agustus 2022, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu (SKIPM) dan Keamanan Hasil Perikanan Kupang menggelar kegiatan
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Event akbar ini berlangsung di Hotel Kristal Kupang dan dihadiri
Penjabat Wali Kota Kupang, GEORGE Melkianus Hadjoh, SH.

Juga hadir Sekretaris Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ir. Hari Maryadi, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi NTT, Darius Beda Daton, SH, Perwakilan Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) VII Kupang, IRWASDA Polda NTT, Kombespol Zulkifli, S.St.Mk.,SH.,MM, Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, dan Kepala Stasiun KIPM Kupang Ridwan, S.St.,Pi.

Dalam sambutannya Penjabat Walikota Kupang, George Hadjoh menekankan, berkaitan dengan konteks Integritas maka petugas pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kupang harus memiliki komitmen yang tinggi, untuk mencapai visi bersama dan memiliki kecerdasan untuk membangun sarana dan prasarana agar tidak tercipta ruang bagi seluruh pegawai untuk melakukan berbagai hal yang tidak terpuji.

Selain itu, kata George, perlu adanya pola pikir yang baik agar pegawai memahami regulasi yang ada. Sehingga mereka tahu bahwa ketika melakukan pelanggaran maka akan berhadapan dengan aturan hukum yang berlaku.

“Berbicara soal integritas berarti kita juga bicara tentang kepedulian. Bagaimana para petugas bisa meraih visi bersama jika tidak menyiapkan budaya kerja yang baik agar bisa membawa kesejahteraan bagi para pegawai,” tohoknya.

Menurut dia, petugas harus memiliki keberanian. Dengan begitu ruang-ruang negosiasi dalam rangka pelanggaran semakin kecil.

“Jika kita memiliki keberanian maka jika ada pelanggaran hukum maka kita berani untuk bertindak sebagaimana undang-undang yang berlaku tanpa pandang bulu. Namun juga perlu memberikan penghargaan bagi mereka yang berprestasi,” tandasnya.

Menutup sambutannya , George mengajak Ombudsman NTT untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Kupang agar melakukan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.

Dia berharap Ombudsman Perwakilan NTT bisa bekerja sama dengan Pemerintah Kota Kupang agar pelayanan di dinas atau unit-unit kerja Pemkot bisa berjalan bebas dari korupsi dan bersih melayani.

Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi NTT, DARIUS Beda Daton, SH, dalam sambutannya mengakui pentingnya membangun zona integritas di instansi pemerintah.

Menurutnya zona integritas adalah predikat yang diberikan bagi instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan pemerintah yang bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani melalui reformasi birokrasi.
Khususnya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurut Darius berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional pencegahan korupsi.

Ada 3 sektor prioritas pencegahan korupsi yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Salah satu sub aksi pada sektor reformasi birokarasi adalah pembangunan zona integritas.

“Kita harus memastikan dalam membangun pelayanan kepada masyarakat tidak ada praktek percaloan, bebas pungli, petugas yang responsif, prosedur pelayanan jelas, biaya transparan serta jelasnya waktu pelayanan,” paparnya.

Darius menegaskan, komitmen pencegahan korupsi tidak boleh berhenti pada hal-hal yang bersifat seremonial belaka. Sebagai institusi pelayanan publik, tantangan utama yang dihadapi adalah harapan masyarakat yang begitu tinggi bahkan melampaui kewenangan petugas.

Oleh karena itu petugas harus memiliki komitmen yang sangat kuat untuk melawan celah dimana terbuka peluang adanya pelanggaran di institusinya.

SKIPM Ada di Semua Kepulauan di NTT

Kepala Stasiun KIPM Kupang, Ridwan, S.St.,Pi menjelaskan Stasiun KIPM Kupang sudah ada sejak tahun 2002 dan merupakan salah satu dari 47 UPT BKIM di Indonesia di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

SKIPM Kupang memiliki 46 orang pegawai dengan wilayah kerja meliputi pulau Sumba, Flores, Lembata, Timor, Rote, Sabu dan Alor.

Dalam kurun waktu 20 tahun, jelas Ridwan, SKIPM Kupang telah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat Provinsi NTT melalui beberapa wilayah kerja.

Diantaranya, Laboratorium Stasiun KIPM Kupang, Kantor Pelayanan Bandara El Tari, Wilker Tenau, Wilker PLBN Mota Ain, Wilker PLBN Wini, Wilker PLBN Motamasin, Wilker Maumere, Wilker Waingapu dan Wilker Rote Ndao.

Ridwan juga menyampaikan data sertifikasi terhadap produk lalu lintas domestik dan ekspor Stasiun KIPM Kupang Tahun 2021

Data tersebut meliputi DK (hidup/ekor) berjumlah 570.934 dengan frekuensi 1.965. DK (Mati/Kg) 10.581.067 frekuensi 5.617, untuk ekspor (Hidup/ekor) tidak ada.
Sementara itu ekspor (Mati/Kg) berjumlah 940.943 dengan frekuensi 590.

Pada tahun 2022 jumlah DK (Hidup/Ekor) 244.453 frekuensi sebanyak 1.164, DK (Mati/Kg) 7.904.101 frekuensi 3.639, Ekspor (Hidup/Ekor) berjumlah 80 dengan frekuensi sebyak 14 sementara Ekspor (Mati/Kg) berjumlah 288.863 dengan frekuensi sebanyak 445, jelas Ridwan.

“Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) hari ini adalah sebuah kegiatan yang mendorong kita bersama untuk berkomitmen mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi serta melayani dengan sepenuh hati,” kata Ridwan.

Dengan mencanangkan Zona Integritas bagi Stasiun KPIM Kupang, tambah dia, berbagai upaya akan kita lakukan bersama agar bisa meraih prestasi Wilayah Bebas Korupsi, ucap Ridwan.

Senada dengan Penjabat Walikota Kupang, Ridwan mengatakan, untuk mencapai WBK dan WBBM dilingkupnya maka seluruh pegawai Stasiun KPIM Kupang harus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjaga transparansi dan akuntabilitas, perlunya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang bermartabat serta memiliki komitmen untuk melakukan pelayanan yang cepat dan baik serta mengimplementasikan program pencegahan korupsi.

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kupang ditandai dengan pemukulan gong oleh Sekretaris BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan, Penjabat Walikota Kupang bersama para Pimpinan SKIPM Kupang serta Kepala Perwakilan Ombudsman Prov. NTT.  +++ citra-news.com/PKP_jms

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.