Iklan Baris :
Ingin Pasang Iklan, Klik disini - Ingin Koreksi, Klik Teks ini

KEBIJAKAN Dinilai MERUGIKAN PTS Menteri NADIEM Makarim DIDEMO APTISI

CitraNews

Ketua APTISI Wilayah XV NTT, Doktor SAMUEL Haning, SH, MH (kiri) didampingi Sekretatis DAVID Selan saat temu pers di Kupang, Kamis 22 September 2022. Doc. marthen radja/citra-news.com

Sam Haning : “….kami dari Aptisi se-Indonesia menilai kebijakan Kemendikbud RI sangat merugikan kami. Oleh karena itu kami minta pemerintah pusat melalui Kemendikbud harus…..”

Citra News.Com, KUPANG – SEDIKITNYA berjumlah 5000 orang dari kalangan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) dan simpatisan, melakukan aksi demonstrasi (Demo Damai) di Jakarta pada tanggal 27-29 September 2022.

Baca Juga :  JERIKO Titip Empat PESAN Untuk JAMAAH Calon Haji

Adapun titik kumpul para pendemo yakni di Gedung DPR RI dan Gedung Kemendikbud RI pada tanggal 27-28 September 2022. Dan tanggal 29 September 2022 bertempat di Istana Negara.

Demikian Ketua APTISI Wilayah XV NTT, DR. SEMUEL Haning, SH, MH, kepada wartawan di Palapa Resto Kupang, Kamis 22 September 2022.

“Kami nantinya melakukan aksi demo damai di beberapa titik di Jakarta. Baik itu di gedung DPR RI, kemudian di gedung Kemendikbud RI, serta di Istana negara. Demi keadilan dan kebenaran maka APTISI dan mahasiswa dari PTS se-Indonesia akan ‘serbu’ istana. Mulai tqnggal 27 hingga 29 September dan dilanjutksn pada 05 Oktober 2022, ” kata Haning.

Baca Juga :  Muhadjir: KORBAN Bencana Seroja BERHAK Terima DANA Stimulan

Ketua Yayasan Universitas Persatuan Guru 1945 (UPG ’45) Kupang ini menjelaskan, peserta demo damai APTISI tersebut bukan saja perguruan tinggi swasta (PTS) yang ada di NTT. Akan tetapi APTISI dan  PTS seluruh Indonesia.

Baca Juga :  TOMMY Soeharto ke NTT Penuhi Kebutuhan Rakyat

“Iya ada ribuan orang yang melakukan aksi demo. Baik dari para pengurus APTISI juga simpatisan dan mahasiswa PTS se-Indonesia. Kami sampaikan beberapa aspirasi, yang menurut kami kebijakan Menteri Nadiem sangat merugikan pihak PTS. Oleh karena itu kami minta Presiden Jokowi memberikan arahan kepada Kemendikbud RI untuk mempertimbangkan kebijakan-kebojakan yang responsif terkait kebutuhan APTISI,” tegasnya.