KEBIJAKAN Dinilai MERUGIKAN PTS Menteri NADIEM Makarim DIDEMO APTISI

Ketua APTISI Wilayah XV NTT, Doktor SAMUEL Haning, SH, MH (kiri) didampingi Sekretatis DAVID Selan saat temu pers di Kupang, Kamis 22 September 2022. Doc. marthen radja/citra-news.com

Sam Haning : “….kami dari Aptisi se-Indonesia menilai kebijakan Kemendikbud RI sangat merugikan kami. Oleh karena itu kami minta pemerintah pusat melalui Kemendikbud harus…..”

Citra News.Com, KUPANG – SEDIKITNYA berjumlah 5000 orang dari kalangan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) dan simpatisan, melakukan aksi demonstrasi (Demo Damai) di Jakarta pada tanggal 27-29 September 2022.

Adapun titik kumpul para pendemo yakni di Gedung DPR RI dan Gedung Kemendikbud RI pada tanggal 27-28 September 2022. Dan tanggal 29 September 2022 bertempat di Istana Negara.

Demikian Ketua APTISI Wilayah XV NTT, DR. SEMUEL Haning, SH, MH, kepada wartawan di Palapa Resto Kupang, Kamis 22 September 2022.

“Kami nantinya melakukan aksi demo damai di beberapa titik di Jakarta. Baik itu di gedung DPR RI, kemudian di gedung Kemendikbud RI, serta di Istana negara. Demi keadilan dan kebenaran maka APTISI dan mahasiswa dari PTS se-Indonesia akan ‘serbu’ istana. Mulai tqnggal 27 hingga 29 September dan dilanjutksn pada 05 Oktober 2022, ” kata Haning.

Ketua Yayasan Universitas Persatuan Guru 1945 (UPG ’45) Kupang ini menjelaskan, peserta demo damai APTISI tersebut bukan saja perguruan tinggi swasta (PTS) yang ada di NTT. Akan tetapi APTISI dan  PTS seluruh Indonesia.

“Iya ada ribuan orang yang melakukan aksi demo. Baik dari para pengurus APTISI juga simpatisan dan mahasiswa PTS se-Indonesia. Kami sampaikan beberapa aspirasi, yang menurut kami kebijakan Menteri Nadiem sangat merugikan pihak PTS. Oleh karena itu kami minta Presiden Jokowi memberikan arahan kepada Kemendikbud RI untuk mempertimbangkan kebijakan-kebojakan yang responsif terkait kebutuhan APTISI,” tegasnya.

Menurutnya, ada beberapa kebijakan Menteri Nadiem yang dipandang sangat merugikan APTISI. Diantaranya, membubarkan LAM Perguruan Tinggi (PT) yang berorientasi bisnis. Berikut, membubarkan penerimaan mahasiswa jalur mandiri oleh PTN, sangat berpotensi KKN. Serta sangat lambat dalam pelayanan penggabungan PTS dan Perijinan Pembuatan Prodi (program studi).

“Point-point aspirasi inilah yang APTISI orasikan dalam aksi demo damai, baik di gedung DPR dan Kemendikbud RI, serta di istana negara,” tandasnya.

Sam Haning mengatakan, sebelum melancarkan aksi pihak APTISI melayangkan surat ke Presiden RI dan Kapolri. Dengan melampirkan 6 (enam) tuntutan/aspirasi. “Kami berharap hasil dari aksi demo damai berjamaah hingga tanggal 05 Oktober 2022 ini membuahkan hal positif bagi APTISI”.

Pada kesempatan itu. Sam Haning juga memperlihatkan wartawan dua tujuan surat APTISI berperihal, Permohonan Untuk Audiensi. Masing-masing ke Presiden Joko Widodo dan ke Kapolri. Tertanggal 29 Agustus 2022 dan ditandatangani M. Budi Djatmiko (Ketua Umum) dan Sekretaris Jenderal APTISI, Asri Nugrahanti.

Sudah Tiga Kali Bersurat

Ternyata surat berperihal Permohonan Untuk Audiensi tersebut sudah tiga kali dilayangkan. Surat pertama tahun 2021, disusul surat kedua tanggal 07 Juli 2022 Nomor : 949/Ist.01/APTISI/VII/2022 Perihal Permohonan Untuk Audiens atas Hasil Rembuk Nasional tanggal 1-3 Juli di Bali. Dan surat ketiga berperihal (sama) Nomor : 980/Ist.01/APTISI/VII/2022
tanggal 29 Agustus 2022.

Singkatnya, tambah Sam Haning, inti dari surat APTISI tertera pada enam point aspirasi itu. Dan aksi demo damai ini akan berlangsung hingga tanggal 5 Oktober nanti. Dimana para pendemo berjumlah lebih kurang 5000 orang.

Sementara Rektor UPG 1945, DAVID Selan mengatakan, Susunan Badan Pengurus APTISI Wilayah XV NTT terdiri dari Ketua, Dr. Samuel Haning, SH, MH. Wakil Ketua I Rektor UCB (Universitas Citra Bangsa); Wakil Ketua II, Rektor UNKRIS (Universitas Kristen Artha Wacana) Kupang; dan Wakil III Rektor Universitas Katholik Widya Mandira (UNIKA) Kupang.

“Posisi Sekretaris I saya sendiri selaku Rektor UPG 1945; Sekretaris II Rektor UNTRIB – Universitas Tribuana- Kalabahi Alor; dan Sekretaris III Rektor Univ. Muhamadyah Kupang (UMK),” jelas Selan.

Sedangkan Koordinator Tri Dharma PT, tambah Selan, dijabat oleh PAULUS Bataona, S.Fil dari Univ. Deomuri. Serta Koordinator Kampus dijabat oleh MARIANUS (Ketua STIKOM Uyelindo) Kupang.

“Memang ada banyak kebijakan Menteri Nadiem yang merugikan lembaga pendidikan swasta. Di lembaga pendidikan dasar dan menengah menjadi soal dalam kaitannya dengan penerapan Kurikulum Merdeka Belajar. Iya bisa saja karena Menteri Nadiem bukan dari latar belakang disiplin ilmu pendidikan. Sehingga kebijakannya tidak berpihak pada pendidikan,”kritik Selan.

Mengutip dari berbagai sumber autobografi dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia ini bernama lengkap Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A. adalah seorang Pengusaha.

Menteri Nadiem pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo-K.H Ma’ruf Amin, ia dilantik pada 23 Oktober 2019.

Pria Kelahiran Singapura tanggal 4 Juli 1984 itu adalah jebolan dari Sekolah Bisnis. Yaitu Universitas Harvard (2009–2011), Universitas Brown (2002–2006). Dan Organisasi yang didirikannya adalah GOJEK. +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.