“Untuk menghindari gejolak di kemudian hari soal status tanah maka pihak panitia harus mengurus tuntas tanah mulai sekarang. Apakah hibah atau jual beli dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku”, kata Fredy.
Hal senada juga disampaikan ADPRD NTT Yohanis Rumat. Menurut Anis, persoalan status tanah selalu jafi momok. Bisa saja ada gugat menggugat di kemudian hari oleh pihak alih waris dari pemilik.tanah.
“Saya sepakat dengan pak Fredy. Karena soal asset tanah bisa saja timbul gejolak di kemudian hari. Jika status hukumnya tidak diurus secara clear and clean mulai sekarang”, ujarnya.
Adapun Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Timur, menetapkan 5 (lima) butir izin.
Antara lain meliputi 3 (tiga) Bidang Keahlian yaitu Bidang Agrobisnis dan Agroteknologi dengan Program Keahlian Agrobisnis Tanaman; Bidang Pariwisata; Serta Bidang Agrobisnis dan Agroteknologi dengan Program Agrobisnis Ternak.
Kedua, Izin Operasional dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses Peneriman Peserta Didik Baru (PDB).
Ketiga, Izin Operasionl ini berlaku terhitung Lima Tahun mulai tanggal 03 April 2024 sampai dengan 02 April 2028 Setelah itu diusulkn untuk diperpanjang.
Keempat, SMKN 01 Ndoso berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standardisasi Pendidikan Nasional dan memenuhi berbagai standar yang berlaku.
Kelima, Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya. +++ marthen/citra-news.com
