Surat keputusan yang demikian tidak melahirkan akibat hukum karena tidak sah. Artinya sejak ditandatangani surat tersebut tidak punya kekuatan mengikat. Dan, atau dapat dibatalkan oleh penjabat bupati (asas contrarius actus). Atau oleh pengusaha tersebut digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam petitumnya memohon agar keputusan penjabat tersebut dinyatakan Tidak Sah atau Batal. Serta meminta agar pejabat yang meberbitkan harus mencabut surat keputusan karena PTUN tidak ada jurusita pengadilan. *)
KEPUTUSAN Pejabat TANPA Dasar Hukum TIDAK Sah Atau Dapat DIBATALKAN *)
- Dibaca 1,335 kali
CitraNews

Baca Juga
Rekomendasi untuk kamu
Promosi destinasi harus berkesinambungan, UMKM perlu mendapatkan akses pasar, dan potensi ekonomi masyarakat harus memperoleh…
Aspek penting lainnya daat soslisasi adalah kepastian pemasaran hasil panen. PT SMJ mengembangkan ekosistem pemasaran…
Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat NTT memberikan dukungan terhadap perjuangan para atlet Shorinji Kempo…
Agus lebih lanjut mengatakan, PLN berkomitmen memperluas jaringan SPKLU melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kota Kupang,…
Sementara itu, Safeguarding Advisor sekaligus National Child Protection Advisor PLAN International Indonesia, Sigit Wacono, menjelaskan…