Winston : RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025–2029 masih sarat dengan Ketimpangan dan Ketertinggalan. Ini argumentasinya.
Citra News Com, KUPANG – MENJADI catatan kritis dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi NTT adalah ketimpangan pelaksanaan pembangunan antar wilayah dan lemahnya implementasi kesiapan pelaksanaan program.
Juru bicara WINSTON Neil Rondo dalam Sidang Paripurna DPRD NTT, Kamis (26/06,) menyatakan RPJMD sebagai dokumen yang telah disusun sesuai regulasi. Namun secara subtansi Fraksi Demokrat menilai, rencana lima tahunan itu belum mampu menjawab tantangan utama pembangunan NTT.
“Fraksi Demokrat menilai Rencana lima tahunan (RPJMD) itu belum mampu menjawab tantangan utama pembangunan NTT. Terutama dalam hal kesenjangan spasial, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta kurangnya terobosan dalam menghadapi dinamika global”, ucap Winston saat membacakan pendapat akhir di hadapan dewan.
Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2025–2029.
Akan tetapi, jelas Wisnton, kami Partai Demokrat melihat ada jurang antara semangat dalam visi besar RPJMD dan kenyataan di lapangan. Ketimpangan antarwilayah masih menjadi tantangan serius yang belum terjawab dalam perencanaan ini. RPJMD itu masih sarat dengan Ketimpangan dan Ketertinggalan.
Bahwa dalam dokumen RPJMD, Pemerintah Provinsi NTT mencanangkan visi, “NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan”. Namun, Fraksi Demokrat menilai strategi pembangunan yang disusun belum sepenuhnya menyentuh wilayah-wilayah yang tertinggal, terutama daerah-daerah pesisir, kepulauan, dan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Berikut, tidak adanya strategi afirmatif berbasis wilayah dianggap menjadi kelemahan mendasar. Padahal, karakter geografis NTT yang terdiri dari lebih dari 500 pulau memerlukan pendekatan pembangunan yang spesifik dan kontekstual.
