Untuk itu, tegas Oka, pemerintah menerapkan langkah-langkah strategis sebagai solusinya. Agar penanggulangan stunting dan kerawanan pangan melalui Program MBG yang terintegrasi dengan pembangunan ketahanan pangan di NTT perlu dioptimalkan.
Selain itu juga mendapat perhatian serius dari Pemerintah soal penguatan karakter kebangsaan di daerah 3T melalui pendidikan alternatif seperti Sekolah Rakyat. Dengan tujuan untuk mengatasi rendahnya akses pendidikan dan pemahaman konstitusi.
Kemudian terkait dengan perdagangan orang dan penyelundupan ilegal lintas batas, perlu ditingkatkan pengawasan perbatasan darat dan laut. Guna mencegah pelanggaran wilayah dan aktivitas illegal yang merugikan negara dan masyarakat.
Sinergi dan Kolaborasi
Diketahui, agenda Rakor bersama Tim Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia ini terkait optimalisasi Program Strategis Nasional tentang Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Ketahanan Pangan, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Penyelundupan Barang.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT, Samuel Halundaka, serta jajaran Forkopimda dan Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTT.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena menyambut baik kunjungan tim Staf Ahli Kemenko Polkam. Dia berharap sinergi dan kolaborasi ini dapat berjalan dengan baik guna mendukung pembangunan di wilayah NTT.
“Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen penuh dalam menjalankan dan menyukseskan Program Strategis Nasional di wilayah NTT. Kami harapkan pertemuan ini akan memastikan perkembangan pelaksanaan program prioritas nasional berjalan melalui sinergi yang baik”, tegas Gubernur Melky.
Dia juga mengakui bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Akan tetapi percepatan program prioritas nasional terus dilaksanakan melalui program-program prioritas sejalan dengan Dasa Cita Gubernur dan Wakil Gubernur NTT.
