“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPS Provinsi NTT beserta seluruh jajaran hingga tingkat kabupaten/kota, serta mitra statistik yang terlibat dalam survei ini, baik petugas lapangan, tim teknis, maupun administrasi,” ucapnya.
Gubernur Melky juga menegaskan komitmennya terhadap pentingnya data yang akurat. Kerja BPS kalau akurat, sangat berpengaruh pada kebijakan yang akan kami pemerintah ambil. Saya (Gubernur Melky Laka Lena, red) adalah orang yang percaya data, dan tentunya percaya BPS.
Dia juga menekankan bahwa Pemerintah Provinsi NTT akan terus mendukung kegiatan BPS, khususnya dalam mengawal pelaksanaan Program MBG melalui data yang dihasilkan demi peningkatan kesejahteraan dan masa depan masyarakat NTT.
Adopsi Praktek Baik
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala BPS Provinsi NTT, Matamira B. Kale, beserta para Kepala BPS kabupaten/kota se-NTT.
Kepala BPS Provinsi NTT, Matamira Kale, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa pengalaman implementasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah dilakukan di berbagai negara dengan pendekatan yang beragam.
Ia menjelaskan, di Amerika Serikat, melalui USDA National School Lunch Program, pemerintah berhasil mengintegrasikan pemenuhan gizi anak sekolah dengan dukungan Petani lokal melalui konsep Farm-to-School.
Sementara di Jepang, program “Gakko Kyushoku” menjadi contoh sukses integrasi antara pendidikan gizi dan kurikulum sekolah. Program ini tidak hanya memastikan asupan bergizi bagi siswa, tetapi juga menanamkan nilai untuk menghargai pangan lokal dan budaya makan sehat, dengan pemanfaatan bahan baku dari komunitas setempat.
Juga di Brasil, melalui Programa Nacional de Alimentação Escolar, pemerintah mewajibkan agar minimal 30 persen bahan makanan yang digunakan dalam program berasal dari pertanian dan peternakan lokal, sekaligus mendukung ketahanan pangan serta perekonomian masyarakat di tingkat daerah.
Dengan demikian, pelaksanaan Program Makanan Bergizi (MBG) di Indonesia diharapkan dapat mengadopsi praktik baik tersebut, dengan tetap menyesuaikan pada konteks lokal, baik dari sisi ketersediaan bahan pangan, keterlibatan petani dan pelaku usaha lokal, maupun keberlanjutan ekonomi masyarakat di sekitar sekolah.
Menurutnya, indikator survei yang dilakukan meliputi Pergeseran pengeluaran dan konsumsi makanan serta minuman; Perubahan pola konsumsi gizi seimbang; Alokasi waktu dalam menyiapkan makanan di tingkat rumah tangga; serta Persepsi penerima manfaat terhadap menu MBG dan indikator sosial-ekonomi lainnya.
