Kelurahan Lasiana, dengan sekitar 900 nelayan dan luas kawasan 9,3 hektare, menyimpan potensi produksi ikan hingga 350 ton per tahun. Namun, bencana alam yang sempat merusak peralatan tangkap membuat produktivitas mereka terhambat.
Di sisi lain, Oesapa menjadi simpul aktivitas perikanan yang tak pernah benar-benar tidur. Subuh hingga malam, aktivitas bongkar muat hasil laut terus berlangsung walau sering kali tanpa fasilitas yang memadai.
“Semua persyaratan sudah siap. Lahan tersedia, administrasi lengkap, dan telah diverifikasi. Kami hanya butuh percepatan,” tegas Christian Widodo.
Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang pun menyatakan kesiapan penuh: mulai dari penyediaan lahan, dukungan regulasi, hingga pendampingan nelayan agar program tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.
Usulan itu mendapat respons cepat dari Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono. Ia langsung meminta jajarannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti, mengingat kesiapan daerah yang dinilai matang.
“Targetnya bukan sekadar membangun gedung atau dermaga, tetapi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kawasan pesisir harus menjadi pusat produksi dan industri perikanan berkelanjutan,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari strategi nasional membangun ekonomi dari bawah : dari desa, dari kampung, dari nelayan.
Di Nusa Tenggara Timur sendiri, saat ini telah berdiri tujuh lokasi kampung nelayan. Pada 2026, koordinasi lanjutan akan dilakukan untuk memperluas jangkauan program, termasuk di Kupang.
Komitmen pemerintah pusat terhadap NTT tak berhenti pada sektor perikanan tangkap. Pengembangan industri garam di Rote dan wilayah potensial lainnya terus didorong, dengan target Indonesia bebas impor garam pada akhir 2027.
