Angka tersebut terlihat besar di atas kertas. Tetapi ketika dibenturkan dengan kondisi riil di lapangan, kebutuhan NTT ternyata jauh lebih besar dari kemampuan anggaran yang tersedia.
Khusus Kota Kupang, sebanyak 18 sekolah menerima bantuan revitalisasi tahun 2025 dengan nilai lebih dari Rp19 miliar. Sedangkan Kabupaten Kupang memperoleh bantuan untuk 27 sekolah senilai lebih dari Rp26 miliar.
Baru 4 Proposal Terjawab
Untuk tahun 2026, pemerintah pusat kembali menjanjikan alokasi bantuan pendidikan bernilai ratusan miliar rupiah. Sebagian sekolah bahkan sudah memasuki tahap penandatanganan kerja sama.
Namun, fakta yang paling menyentak justru datang dari pengakuan Pemerintah Kota Kupang sendiri.
Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah mengajukan 34 proposal pembangunan dan revitalisasi sekolah kepada pemerintah pusat. Tetapi hingga tahap awal tahun 2026, baru empat proposal yang mendapatkan persetujuan.
Pernyataan itu menjadi gambaran betapa besar kebutuhan pendidikan di daerah dibanding jumlah bantuan yang tersedia.
“Ini baru tahap pertama. Kami berharap masih ada tahap berikutnya,” ujar Christian Widodo di hadapan Menteri Pendidikan.
Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi menyimpan pesan mendalam: daerah belum berhenti meminta karena kebutuhan memang belum selesai.
Di tengah statusnya sebagai ibu kota Provinsi NTT, Kota Kupang ternyata masih memiliki banyak sekolah rusak berat dengan fasilitas terbatas. Situasi itu memperlihatkan bahwa ketimpangan pendidikan bukan hanya terjadi di wilayah terpencil, tetapi juga di pusat pemerintahan daerah.
Christian Widodo bahkan mengakui bahwa keterbatasan APBD membuat pemerintah daerah tidak bisa bergerak sendiri tanpa dukungan pusat.
Karena itu, strategi yang kini dipilih adalah memperkuat kolaborasi antara APBN dan APBD agar pembangunan sekolah tidak berjalan setengah-setengah.
