Nikah massal ini pun, kata Christian, menjadi simbol konkret dari gagasan itu. Bukan hanya membantu pasangan mendapatkan legalitas pernikahan, tetapi juga memastikan bahwa mereka memulai kehidupan rumah tangga dengan pijakan yang kuat – secara hukum, sosial, dan spiritual.
Bagi sebagian pasangan, perjalanan menuju hari itu tidak mudah. Ada yang bertahun-tahun hidup bersama tanpa pengakuan resmi, terhalang persoalan administrasi atau keterbatasan ekonomi. Ada pula yang harus melewati proses panjang pendampingan pastoral dan pengurusan dokumen yang melelahkan.
Namun pagi itu, semua proses itu terasa terbayar lunas. Di balik layar, kerja kolaboratif antara pemerintah dan gereja menjadi kunci.
Pastor Hironimus Nitsae menyebut proses ini sebagai perjalanan cinta yang penuh kesabaran. Ia mengapresiasi peran pemerintah yang tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi sebagai pendamping yang memahami dinamika umat. “Ini bukan hanya soal administrasi tetapi tentang memastikan umat kami benar-benar siap, lahir dan batin”, ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP Paroki, Hendrik Mbanggur, melihat kepercayaan yang diberikan kepada paroki sebagai tuan rumah sebagai bentuk sinergi yang patut disyukuri. Ia pun menitipkan pesan kepada para pasangan baru. Bahwa pernikahan bukanlah garis akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen setiap hari.
Di sisi lain, pemerintah kota memandang program ini sebagai bagian dari pendekatan pembangunan yang lebih manusiawi. Wali Kota Kupang, Christian Widodo menegaskan bahwa otonomi daerah harus diterjemahkan dalam bentuk pelayanan nyata, yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Nikah massal hanyalah satu dari sekian program yang digulirkan.
