Christian Widodo menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kupang untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi maupun aspek sosial dapat diselesaikan tepat waktu sehingga pelaksanaan program tidak mengalami hambatan. “Kami ingin kerja sama ini tidak hanya berhasil dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga tertib secara administrasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena pada akhirnya, infrastruktur yang baik adalah fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup warga,” ujarnya.
Di balik diskusi tersebut tersimpan upaya Pemerintah Kota Kupang memastikan pembangunan infrastruktur tidak berjalan di tempat. Enam ruas jalan yang mengalami kerusakan dan dinilai menjadi prioritas warga kini tengah diperjuangkan agar masuk dalam program penanganan tahun anggaran 2026. Dipastikan seluruh dokumen pendukung bahkan telah disiapkan dan diunggah dalam sistem Criteria for Technical Acceptance (CTA), sebuah indikator bahwa Pemkot Kupang berupaya memastikan usulan tersebut memenuhi syarat teknis yang dibutuhkan pemerintah pusat.
Selain penanganan jalan, Pemkot Kupang juga mengusulkan dukungan untuk perbaikan drainase perkotaan serta bantuan relokasi pada sejumlah titik yang terdampak pembangunan infrastruktur. Di beberapa lokasi, dukungan relokasi juga diajukan agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan tanpa menyisakan persoalan sosial di kemudian hari.
Wali Kota Kupang Christian Widodo memahami bahwa pembangunan kota tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan fiskal daerah. Karena itu, komunikasi dengan kementerian dan lembaga pusat menjadi strategi penting untuk mempercepat hadirnya pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
Disini makna pembangunan yang sesungguhnya terlihat. Infrastruktur bukan hanya tentang membangun jalan yang mulus, tetapi bagaimana akses ekonomi, mobilitas warga, dan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat secara bersamaan. Bagi pemerintah kota, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari berdirinya proyek fisik, tetapi juga dari tertibnya proses dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPJN Wilayah NTT, Janto, menegaskan bahwa penyusunan program tahun 2026 berpedoman pada prinsip penyelesaian pekerjaan secara tuntas dalam satu tahun anggaran, keberlanjutan koridor jalan yang telah ditangani sebelumnya, serta usulan prioritas dari pemerintah daerah.
