Menurutnya, BPJN tidak menentukan prioritas pembangunan secara sepihak karena pemerintah daerah merupakan pihak yang paling memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. “Balai tidak memiliki program prioritas sendiri. Kami bekerja berdasarkan usulan daerah karena pemerintah daerah yang paling mengetahui kebutuhan masyarakat dan kondisi lapangan,” jelasnya.
Janto juga mengingatkan pentingnya kesiapan administrasi, legalitas lahan, penyelesaian persoalan sosial, serta pemenuhan persyaratan teknis agar proses pelaksanaan program dapat berjalan sesuai target yang direncanakan mulai Agustus mendatang. Ia turut menyampaikan bahwa program IJD tahun ini akan mengoptimalkan penggunaan teknologi aspal buton sebagai bagian dari kebijakan nasional.
Kepala BPJN Wilayah NTT, Janto, memberikan sinyal positif bahwa pemerintah daerah memiliki posisi penting dalam menentukan arah pembangunan nasional. BPJN tidak menetapkan prioritas secara sepihak karena pemerintah daerah merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Pembangunan yang efektif harus lahir dari bawah, dari kebutuhan warga yang diterjemahkan pemerintah daerah menjadi usulan konkret. Dalam konteks ini, peran Pemkot Kupang bukan sekadar pengusul program, tetapi juga jembatan aspirasi masyarakat menuju kebijakan nasional.
Pertemuan tersebut pada akhirnya menghadirkan pesan yang lebih besar daripada sekadar usulan enam ruas jalan. Ia mencerminkan bagaimana pembangunan daerah hari ini semakin ditentukan oleh kemampuan pemerintah membangun kolaborasi, memperjuangkan kepentingan masyarakat, dan memastikan setiap peluang pendanaan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Bagi warga Kota Kupang, harapan itu kini berada di jalur yang lebih jelas. Jalan-jalan yang selama ini menjadi keluhan mulai diperjuangkan menuju meja pengambilan keputusan. Dan ketika sebuah pemerintah memilih aktif menjemput solusi, pembangunan tidak lagi sekadar janji, melainkan proses yang sedang bergerak menuju kenyataan. +++ marthen/*
