Sementara itu, terhadap Perumda Pasar, Banggar menyetujui sejumlah penyesuaian dengan catatan perlunya penguatan profesionalitas pengelolaan serta rencana pengadaan lahan Pasar Oesapa pada Tahun Anggaran 2027.
Rangkaian masukan tersebut memperlihatkan bahwa proses pembahasan APBD Perubahan menjadi ruang pengujian antara kebutuhan program, kemampuan keuangan daerah dan fungsi pengawasan DPRD. Tidak seluruh usulan penambahan anggaran dapat diakomodir karena kemampuan fiskal daerah dan belum adanya tambahan PAD yang signifikan.
Wakil Ketua II DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, menjelaskan bahwa kondisi tersebut membuat penyesuaian lebih banyak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari sumber dana yang telah tersedia, dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas.
“Usulan-usulan pergeseran yang telah disepakati bersama Pemerintah Daerah agar segera disempurnakan oleh TAPD dan Sekda,” ujar Yeskiel.
Kini, pekerjaan berikutnya berada pada Pemerintah Kota Kupang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan jajaran Sekda. Tantangannya bukan hanya memastikan perubahan angka dalam dokumen APBD, tetapi memastikan setiap rupiah yang digeser benar-benar menjawab kebutuhan pelayanan dasar dan kepentingan warga hingga akhir tahun anggaran. +++ marthen/*
