Dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM, misalnya, pemerimtah harus mampu menjawab persoalan mendasar yang selama ini dihadapi pelaku usaha, terutama keterbatasan modal, peningkatan kualitas produk, dan akses pemasaran.
Esy mengakui, dari hasil pertemuan dengan warga, persoalan permodalan dan pemasaran kerap muncul sebagai keluhan pelaku usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi masyarakat tidak cukup hanya didorong melalui kegiatan seremonial. Mutlak diperlukan kebijakan yang berkelanjutan agar usaha yang tumbuh di tingkat kelurahan mampu bertahan dan berkembang.
Dia menyebut, setiap kelurahan di Kota Kupang memperoleh alokasi anggaran Rp200 juta, yang dibagi untuk kebutuhan infrastruktur sebesar Rp100 juta dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebesar Rp100 juta.
Menurutnya, anggaran tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengembangkan usaha warga, termasuk melalui pelatihan produksi, peningkatan keterampilan, dan pemasaran produk lokal. Namun, besarnya potensi UMKM yang teridentifikasi pada tahun anggaran 2026 menjadi tantangan tersendiri ketika harus berhadapan dengan keterbatasan fiskal daerah.
Karena itu, Esy menilai DPRD perlu memperjuangkan penambahan anggaran pemberdayaan ekonomi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan yang paling mendesak.
Dari perspektif politik anggaran, bagi pemerintahan persoalan anggaran bukan semata-mata soal berapa besaran dana yang dialokasikan, melainkan bagaimana dana tersebut menghasilkan perubahan.
Kelompok UMKM membutuhkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan usaha masing-masing, mulai dari pengembangan produk, peningkatan mutu, pengemasan, perizinan, hingga perluasan jaringan pemasaran.
