Anggaran tersebut perlu dinaikkan mengingat semakin bertumbuh kelompok UMKM dengan aneka jenis usahanya masing-masing. Ada kelompok tenun ikat, kelompok peternakan, perikanan, kelompok kerajinan, dan lainnya.
“Semakin banyak kelompok semakin baik. Tapi awal berusaha secara mandiri dulu nanti setelah masuk dalam data base pemerintah pasti ajukan tambahan anggaran. Jika perlu membangun Sanggar Budaya untuk setiap kelurahan. Kami di DPR akan pertimbangkan sesuai kemampuan fiskal daerah”, kata Esy.
Sementara Ina Loudou menambahkan dana untuk menggelar even budaya yang tersedia saat ini sebesar Rp20 juta per kelurahan. Anggaran yang ada untuk mendukung penyelenggaraan festival budaya. Kelompok UMKM mengambil bagian untuk memasarkan produk usaha yang dimiliki.
Dari penjelasan dua narasumber sesungguhnya bukan soal angka (pos anggaran,red) tapi program dan mekanisme penyalurannya harus benar-benar tepat sasarannya agar masyarakat memahami dukungan yang benar-benar dapat diakses.
Pentingnya sinergsitas antara eksekutif dan legislatif dalam pemberdayaan UMKM akan menemukan maknanya ketika anggaran berubah menjadi kesempatan untuk berusaha. Berikut, pendampingan menghasilkan peningkatan kualitas produk, dan festival membuka jalan menuju pasar yang lebih luas.
Hak yang nenjadi tantangan Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang bukan hanya menghadirkan kegiatan Festival Budaya yang ramai. Melainkan harus dapat memastikan bahwa pelaku UMKM tetap tumbuh setelah panggung budaya dibongkar.
Dengan perencanaan yang terukur, pengawasan yang konsisten, serta partisipasi masyarakat, potensi ekonomi lokal dapat menjadi salah satu fondasi bagi kesejahteraan keluarga dan kelancaran pembangunan Kota Kupang. +++ marthen/cnc
