“Pelabuhan itu bukan hanya tempat membongkar muat kapal. Jauh lebih dari itu, di sana ada harapan kehidupan masyarakat,” tegas Christian.
Pernyataan tersebut mencerminkan pendekatan pembangunan yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai tujuan akhir kebijakan publik. Bagi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdiri atas wilayah kepulauan, pelabuhan mempunyai fungsi strategis dalam menghubungkan manusia, barang, dan kegiatan ekonomi.
Bahwa akses transportasi laut yang memadai dapat membantu masyarakat menjangkau kebutuhan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta berbagai aktivitas sosial dan ekonomi. Karena itu, pengembangan Pelabuhan Nunbaun Sabu perlu dipahami bukan hanya sebagai proyek infrastruktur, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas wilayah dan pemerataan pelayanan.
Meski demikian, peningkatan PAD tidak terjadi secara otomatis hanya karena aset telah dihibahkan. Pemerintah perlu memastikan adanya perencanaan yang matang, pengelolaan yang tertib, pembagian kewenangan yang jelas, serta aktivitas ekonomi yang berkembang secara berkelanjutan.
Christian menegaskan, Pemerintah Kota Kupang ingin memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTT agar pengembangan infrastruktur tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.
Menurutnya, kerja bersama dan saling sinergis menjadi kunci untuk mewujudkan manfaat pembangunan dalam jangka panjang. “Saya percaya orang bijak bilang, jika Anda ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Tetapi jika ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Kami sudah memilih untuk berjalan jauh bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah,” ungkapnya.
Komitmen tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa penyelesaian persoalan pembangunan membutuhkan komunikasi antarlembaga dan keselarasan program. Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang juga mendorong dukungan pemerintah pusat terhadap kebutuhan infrastruktur lainnya, termasuk rencana pembangunan terminal konsolidasi dan depo kontainer.
Selain itu, Christian Widodo menitipkan usulan bantuan sarana dan prasarana (Sarpras) kepada Kementerian Perhubungan untuk mendukung pemeliharaan penerangan jalan umum di Kota Kupang yang masih menghadapi kendala peralatan berusia tua dari umur ekonomis. Usulan-usulan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian hibah Pelabuhan Nunbaun Sabu menjadi bagian dari agenda pembangunan transportasi yang lebih luas.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Andi Sutomo Panjaitan, menyambut baik penyelesaian hibah lahan tersebut. Ia berharap aset yang diserahkan dapat dimanfaatkan secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan peruntukannya untuk mendukung peningkatan fasilitas serta pengembangan Pelabuhan Nunbaun Sabu.
