Citra News.Com, KUPANG – SEKRETARIS Daerah (Sekda) Kota Kupang, Jeffry Edward Pelt, SH. mengingatkan, pengawasan anggaran pemerintah daerah tidak boleh hanya hadir ketika program sudah berjalan atau setelah uang negara dibelanjakan.
Justru, pengawasan harus dimulai sejak gagasan pembangunan dirumuskan agar setiap rupiah uang rakyat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Prinsip inilah yang kini didorong Pemerintah Kota Kupang melalui penguatan peran Inspektorat Daerah dalam mengawal perencanaan perangkat daerah.
Sekda Jeffry Edward menegaskan hal itu ketika membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, Manajemen Risiko, dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Tahun 2026 di Hotel Naka Kupang, Rabu (11/11/2026).
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, kebijakan ini membawa pesan penting bahwa kualitas pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan maupun tingkat penyerapannya.
Jeffry secara tegas mengingatkan bahwa anggaran pemerintah bukanlah target yang harus dihabiskan, melainkan instrumen untuk menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, setiap perangkat daerah harus mampu mempertanggungjawabkan alasan pengalokasian anggaran sekaligus hasil yang ingin dicapai.
“Pemerintah yang baik bukan berarti ketika kita mengalokasikan anggaran Rp10 juta, maka anggaran tersebut harus dihabiskan. Tetapi, pemerintah yang baik harus mampu menunjukkan bahwa Rp10 juta yang dialokasikan itu benar-benar bermanfaat untuk pelayanan publik, pembangunan, dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan,” tegasnya.
