Hasil kerajinan tenun ikat NTT semestinya memiliki label hak paten sehingga tidak mudah ditiru pihak lain di luar daerah. Secara hukum bisa diadili pihak manapun yang sengaja ataupun tidak sengaja meniru/menjiplak hasil karya orang lain. Tapi kenyataannya banyak motif yang dijiplak tapi pemerintah NTT adem-adem saja menghadapinya.
Kupang, citra-news.com – PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Timur dinilai sangat tidak berpihak kepada masyarakat. Faktar miris yang terjadi, hampir semua motif tenun ikat yang menjadi ciri khas daerah NTT sudah banyak ditiru pihak lain di daerah lain di Indonesia. Menjadi pertanyaan dimana tanggung jawab pengawasan pemerintah hal ini Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi NTT.
Pemerintah tidak hanya merasa cukup dengan bantuan dana pengembangan tenun ikat ke kelompok-kelompok masyarakat sementara hasil produksinya tidak teradvokasi secara benar. Pasalnya, di pasar-pasar grosir banyak dijumpai kain-kain industri menirukan motif tenun ikat NTT. Kain seragam entah untuk anak sekolah juga khalayak dengan motif NTT.
Alasan kualitas sehingga tidak laku dijual di pasaran oleh banyak pihak beranggapan hanya sebuah alasan kamuflase untuk lari dari tanggung jawab pengawasan hak cipta. Sementara peredaran motif kain tenun ikat NTT demikian laris manis beredar di pasaran nasional bahkan internasional.
