Akan tetapi, Ferry menganggap Luhut itu tetap tak bisa melepaskan tanggung jawab moralnya pada proyek berkasus ini dan melepaskan bukti bahwa pemerintahan Jokowi ugal-ugalan. “Itu belum bisa jadi bukti tidak ada aturan yang ditabrak,” tegasnya.
Lagi pula, kata Ferry, bukan kali ini saja Luhut menabrak aturan, tapi juga pada proyek reklamasi Teluk Jakarta yang masih terkendala simpang siur izin AMDAL dari kementerian KLHK dan masih tersandung dugaan korupsi suap perizinannya.
Luhut mencabut moratorium reklamasi Teluk Jakarta pada Oktober 2017 lalu melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78 001/02/Menko/Maritim/X/2017. Alasannya waktu itu, seluruh perizinan sudah dipenuhi pengembang. “Begini kok disebut ugal-ugalan enggak mau. Enggak tahu malu, kan,” kata Ferry.
Hujan kritik lainnya juga datang dari akademisi dengan menohok kalau Jokowi TIDAK Tegas. Salah satunya adalah Peneliti The Political Literacy, ADI Prayitno. Dia mengatakan, kasus-kasus korupsi yang menjerat kepala daerah pendukung Jokowi-Ma’ruf dan sikap Luhut yang kerap membuat kebijakan kontroversial, berpotensi merugikan upaya pemenangan pasangan nomor urut 01 dalam Pilpres 2019 tersebut.
“Bisa jadi preseden buruk bagi pemerintahan Jokowi yang tersisa satu tahun ini, karena pemilih akan semakin menyoroti kebijakan-kebijakan dan ketegasannya,”kata Adi.
Menurut Adi, Jokowi mesti lebih tegas dalam menyeleksi ulang kepala-kepala daerah yang hendak mendukungnya di pilpres 2019 mendatang. Bahkan bila diperlukan, menurutnya, mesti ada pakta integritas untuk memastikan para kepala daerah tersebut tak menyalahgunakan kewenangan saat kampanye.
“Pak Jokowi mestinya juga berani mengontrol Luhut. Kalau perlu direshuffle, kan sudah biasa juga merombak kabinet selama ini,” kata Adi.
Kondisi ini, kata Adi, dimungkinkan karena Jokowi saat ini sudah mendapatkan dukungan dari banyak partai politik dan elite-elite lainnya, sehingga tidak akan terlalu berisiko jika mengganti Luhut.
“Saya pikir, kalaupun Pak Jokowi tegas tidak bakal ditinggal juga kok. Karena mendukung Jokowi itu sudah jadi kartu mati saat ini,” kata Adi.
Justru, kata Adi, jika Jokowi tak bersikap tegas, publik bakal menilainya membiarkan Luhut bersikap semaunya pada aturan dengan kekuatan politiknya. Sebuah hal yang menurutnya bertentangan dengan Nawacita Jokowi.
OTT KPK Membuahkan 7 Orang Tersangka
