Ditemui citra-news.com di ruang kerjanya, Yohanna didampingi Sekretaris Dinas, Drs. Aloysius Min, Rabu 6 Pebruari 2019. Dikatakanya, ada sekolah yang memiliki sarana komputer akan tetapi tidak ada listrik. Karena jaringan listrik tidak ada. Jika harus sharring peralatan komputer maka di NTT jaraknya bisa lebih dari 6 kilometer dengan melewati infrastruktur jalan apa adanya. Apalagi dengan letak sekolah yang berada jauh di desa pedalaman.
Walau demikian dua petinggi di dinas pendidikan Provinsi NTT ini optimis ke depannya bisa menjawabi komitemen pemerintah pusat itu. Karena tahun 2019 Pemerintah Provinsi NTT telah menganggarkan melalui APBD sebesar Rp 20 miliar. Untuk masing-masing kebutuhan SMA sebesar Rp 12 miliar dan SMK sebesar Rp 8 miliar.
“Sesuai dengan visi/misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT saat ini terkait peningkatan sumber daya manusia (SDM). Maka dipastikan pada tahun 2020 sudah tidak ada lagi UNPK (ujian nasional kertas pensil). Kegiatan UN sudah ready dengan peralatan komputer atau 100 persen UNBK. Kami optimis itu,”tegas Yohanna.
