“Apa yang dikatakan Asa Lahtang itu tidak benar. Pernyataannya itu salah. Karena ini beritamu, tolong dalam berita klarifikasi ini sampaikan bahwa saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Sampaikan ke dia dan kepada media masa bahwa pernyataan dia itu salah. Karena iya tidak mungkin saya membuat pernyataan seperti itu. Saya juga kaget pak, membaca berita yang dikirim pak Sek (maksudnya sekretaris dinas). Pak Sek bilang saya segera klarifikasi ini berita. Saya bilang saya panggil dulu supaya dia klarifikasi apa yang dia sampaikan di media massa. Jangan sampai public melihat saya ini yang seakan-akan….,”tutur Pius.
Awak media menjelaskan, dari hasil konfirmasi yang disampaikan Asa M Lahtang pada Sabtu, 23 Pebruari 2019, bahwa pelaksanaan UKK sengaja dimajukan mengingat nanti setelah UNBK banyak siswa yang tidak mau datang lagi ikut UKK. Asa mengaku, dibuatlah pertemuan dengan para guru. Dalam pertemuan itu Asa Lahtang meminta supaya kegiatan UKK dimajukan. Soal kesiapan dana ada dana BOS 100 juta yang disiapkan untuk merehab gedung ruang kelas baru (RKB) dua lantai, dipakai dulu. Bila kurang dana maka dipinjam dari guru-guru. Setelah dana BOS 2019 cair baru dikembalikan.
“…Ada himbauan dari Dirjen terkait dengan UKK. Ditambah lagi dengan himbauan pak Kabid Dikmen bahwa ada saldo dana BOS yang kami bawa dan tunjukkan ke pihak dinas melalui Kabid SMA/SMK (sekarang Kabid Dikmen). Karena dalam perencanaan kalau bisa disisihkan 100 juta. Agar supaya jangan disedot lagi dari komite. Tapi pengeluaran untuk UKK yang riil hanya Rp 84 juta. Bukan 100 juta. Ini belum termasuk biaya lain-lain termasuk pengawas”.
Untuk diketahui, dana Silpa BOS Rp 105 juta yang dikatakan ‘disisihkan’ itu, dua awak media menemui ASA didampingi SEMAR Radja Kota, Bendahara Dana BOS pada Selasa 19 Maret 2019. Kedua petinggi di SMKN 5 Kupang itu mengakui sejumlah dana tersebut digunakan untuk merehab secara swadaya RKB dua lantai dengan system suntik. Juga membangun dua unit selasar dan satu unit laboratorium peralatan.
Menurut Asa, membangun semua ini untuk persiapan UNBK. Namun dalam pelaksanaan kekurangan dana maka kita pinjam lagi dana Komite yang kami pungut dari kelas X saat PPDB (penerimaan peserta didik baru) dengan total siswa 480 orang. Masing-masing siswa sebesar Rp 250.000 dan baru terkumpul sekitar Rp 117 juta. Kemudian ditambah lagi dengan dana komite yang diperkirakan sebesar Rp 312 juta. Plus dana BOS Rp 105 juta maka sekitar Rp 4 ratusan juta lebih angggaran untuk RKB dan lain-lain.
Sementara Semar Radja Kota menguraikan, membangun 2 unit selasar sebesar Rp 35 juta lebih belum termasuk keramik dan lain-lain. Untk RKB (khusus ruangan lantai 2) sebanyak Rp 247 juta) dari dana bantuan Pemerintah (Banper). Karena lantai satu dibangun dari dana Komite.
Soal jumlah dana BOS tahun 2018, Semar menyatakan dicairkan per triwulan. Masing-masng Triwulan I sebesar Rp 233.520.000; Triwulan II sebesar Rp 471.520.000; Sebesar Rp 236.700.000 untuk Triwulan III dan Triwlan IV sebesar Rp 278.80.000.
“Angka yang kita terima ini sesuai dengan Dapodik. Sehingga dana BOS triwulan IV Desember 2018 digunakan antara lain ntuk merehab RKB dan lain-lain itu. Selelebihnya untuk kegiatan UKK siswa kelas XII,”kata Semar. +++ marthen/citra-news.com
Gambar : Pius Rasi, Kabid Dikmen Dinas Pendidikan P dan K Provinsi NTT saat diwawancarai di Gedung I.H. Doko di bilangan Jl. Soeharto Kupang NTT, Selasa 19 Maret 2018.
