Ditegaskan, pemberian tambahan insentif tidak hanya guru honor komite yang ada di sekolah negeri. Akan tetapi jua guru honor yang ada di yayasan-yayasan sekolah swasta. Karena sekolah-sekolah yang dibawah Yayasan atau sekolah swasta juga punya peran yang sama untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mencerdaskan anak bangsa.
“Dalam konteks UMP untuk guru ini saya bilang jangan berpikir dia itu mau jadi guru honor karena dia butuh pekerjaan. Tapi harus diingat, dia adalah juga guru yang pengabdiannya sama seperti guru ASN lainnya yakni mengajar dan mendidik. Entah guru ASN maupun guru honor/kontrak, kami perjuangkan untuk mendapatkan tambahan insentif. Karena mereka ini punya peran yang sama yakni meningkatkan mutu pendidikan dan mencerdaskan anak bangsa,”tegasnya berulang.
Sementara menyangkut THR itu yang belum masuk dalam Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah). Tapi sudah bergulir di rapat-rapat dewan. Mudah-mudahan Ranperda tentang THR ini Dia berharap, dalam agenda rapat-rapat akhir masa jabatan DPRD NTT periode 2014-2019 bisa membuahkan hasil menjadi Ranperda. Atau anggota dewan yang baru untuk periode 2019-2024 harus bisa tntas memperjuangkan THR guru khususnya guru honor dan guru kontrak ini. Karena hal ini penting dalam menunjang pelayanan pendidikan menuju peningkatan Sumber Daya Manusia NTT.
Mengenai THR, lanjut dia, saya (Jimmy Sianto) katakan sesuai agama saya bahwa Tuhan Yesus lahir bukan hanya khusus untuk ASN dan pejabat negara. Tetapi Tuhan Yesus Lahir untuk semua manusia. Sehingga adalah pantas guru yang bukan ASN pun mendapat THR pada hari Raya Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus lahir bukan hanya untuk ASN bukan untuk DPR. Tetapi Tuhan Yesus lahir lahir bagi semua. Baik mereka yang ASN jga mereka yang guru honor dan kontrak itu sama-sama merayakannya.
Begitupun hari raya Idul Fitri untuk merayakan kemenangan. Kata Jimmy, itu bukan saja pegawai negeri atau DPR saja yang merayakan. Karena itu perjuangan kita DPR adalah harus ada THR untuk semua yang sudah mengabdi bagi nusa dan bangsa, ucap Jimmy.
Hal lain menyangkut sarana prasarana (Sarpras) pendidikan, Jimmy mengakui sebelumnya dia menyampaikan ke Kementerian Pendidikan Nasional. Bahwa kami di NTT masih minim ketersediaan Sarpras dan fasilitas pendidikan. Juga terkait kewenangan penanganan pendidikan tingkat SMA/SMK oleh pemerintah provinsi dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Tidak EFEKTIF Kepala Sekolah Urus UPT Pendidikan
Sebelum peralihan kewenangan, kata Jimmy, ada UPT (Unit Pelaksana Teknis) berada di region-region (wilayah). Ada region 1, region 2 dan seterusnya. Namun saat ini UPT yang ada dihilangkan dan dibagi ke masing-masing sekolah. Dimana kepala-kepala sekolah adalah exoficio menjadi kepala UPT. Ini dirasakan sangat tidak efektif dan efisien. Kepala sekolah jangan dipusingkan lagi dengan urusan administrasi. Karena nantinya tidak focus mengurusnya.
