“Terus terang kami tidak tahu kalau ada pergeseran dana versi Fraksi Demokrat. Koq itu ada salah satu anggota Fraksi ada disini,”ucap David sambil menunjuk Boni Jebarus yang duduk diantarai beberapa anggota Komisi IV lainnya.
Jadi pergeseran dana yang dimaksud Fraksi Demokrat apakah juga sudah diketahui sebelumnya oleh pimpinan DPRD NTT? Saya juga tidak tahu. Karena bisa dimaklumi pembacaraan lebih lanjut kami sudah lebih banyak berada di lapangan untuk Reses dan Kunjungan kerja ke masing-masing daerah pemilihan (Dapil) sekaligus untuk kepentingan Pileg (pemilihan legislative) 2019.
Namun tersendus kabar dalam pembahasan APBD 2018 dan perubahannya dibicarakan antar pimpinan dan anggota Badan Anggaran (Banggar) eksekutif Sekretaris Dewan (Sekwan) dan Banggar legislative.
Banggar legisltatif diantaranya berasal dari pimpinan dewan, pimpinan komisi dan atau anggota Fraksi yang paham mekanisme dan aturan pelaksanaan keuangan daerah. Dengan waktu dan tempat pembahasannya, any time, any person, dan anywhere- waktunya kapan saja, dengan siapa saja (pimpinan) dan tempatnya dimana saja atau tidak harus di kantor.
Dan konon orang-perorang pejabat saja (by person) dengan komunikasi verbal by phone
Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Alexander Take Ofong, S.Fill mengakui kalau pembicaraan terkait ruas jalan priorotas dan dana pembangunannya, telah dibicarakan bersama dinas/intansi yang menjadi mitra kita.
“Khususnya hal-hal yang menyangkut infrasktur dibicarakan di Komisi IV. Kan di Komisi IV juga ada anggota utusan dari masing-masing fraksi. Karena itu sudah tentu anggota Fraksi juga turut mengetahui hal-hal apa yang nantinya dibicarakan di Komisi. Demikian sebaliknya hal-hal apa yang diketahui di Fraksi menjadi bahan masukan bagi Komisi,” jelas Alex dari Partai Nesdem itu di ruang kerjanya, Kamis 13 Juni 2019.
Kalau soal ruas jalan di Bokong – Lelogama Kabupaten Kupang, lanjut Alex, adalah ruas jalan yang menjadi prioritas program pemerintah Provinsi NTT. Apalagi kasesibilitas di ruas itu untuk kepentingan nasional yakni radar terbesar di Indonesia Observatorium Timau. Untuk kepentingan intenasional adalah jalan akses lintas utara Timor menuju ke Negara Timor Leste.
“Kita selaku DPR yang punya hak budgeting pun harus mengikuti hal apa yang menjadi prioritas pembangunan oleh pemerintah. Apa yang kita perjuangkan juga kan untuk kepentingan rakyat. Hanya saja ada prioritas-prioritas sesuai kebutuhan,”tandasnya. +++ marthen/citra-news.com
