Selaku Ketua Gugus Tugas GTRA Provisi NTT, Gubernur Melky Laka Lena menjelaskan, Provinsi NTT mempunyai sumber potensi TORA yang kerapkali jadi biang konflik. Adapun luasan dari Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) yakni 75.354,04 hektar yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota. Dari luasan tersebut yang sudah ditindaklanjuti untuk legalisasi aset sampai dengan tahun 2024 seluas 22.785,35 hektar dan yang belum ditindaklanjuti seluas 52.568,69 hektar.
Selain TORA dari PKH seperti tersebut diatas, Provinsi NTT juga memiliki sumber potensi TORA dari Tanah Transmigrasi sebanyak 3.560 bidang yang tersebar di 11 kabupaten dan di 21 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT).
“Dari potensi TORA tersebut yang sudah ditindaklanjuti legalisasi aset sampai dengan tahun 2024 sebanyak 640 bidang dan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 2.920 bidang”, ujarnya.
Dia menambahkan, Tim GTRA memiliki peranan penting untuk menindaklanjuti potensi TORA dari Pelepasan Kawasan Hutan dan dari Tanah Transmigrasi dengan kegiatan Penataan Aset dan selanjutnya diikuti kegiatan Penataan Akses.
“Rapat ini diharapkan dapat merumuskan strategi percepatan legalisasi aset dan redistribusi tanah, serta menyusun rencana pengembangan penataan akses oleh Tim GTRA Tahun 2025, untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial dan ekonomi,” ungkap Gubernur Melky.
Asta Cita Prabowo
Kepala ATR/BPN Provinsi NTT, Fransiska Vivi Ganggas menyampaikan ajakan untuk terus memperkuat sinergi dalam pelaksanaan Reforma Agraria. Sebagaimana amanat dari Asta Cita (butur 6) Presiden RI Prabowo Subiantoi, yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Memperkuat Ekonomi serta Mengatasi Kemiskinan.
“Kita semua perlu menjadi bagian dari solusi. Saya juga mengajak seluruh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota serta anggota GTRA di Provinsi NTT untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor, menyusun strategi penataan akses secara konkret dan memberdayakan masyarakat melalui pelatihan, dukungan modal, dan infrastruktur penunjang. Diharapkan pelaksanaan Rapat GTRA Provinsi NTT dapat menjadi forum strategis untuk mengintegrasikan peran seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah”, ujarnya.
