Sembari dia mengajak, mari kita bekerja sama menuju tujuan bersama, Mewujudkan Reforma Agraria untuk Kesejahteraan Rakyat Provinsi NTT.
Sementara Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil ATR/BPN Provinsi NTT, Ludgardis Blitanagy dalam laporannya, menyampaikan, tujuan Rakor ini, pertama, Meningkatkan sinergi dan komitmen yang solid antar instansi pemerintah, lembaga terkait, dan para pemangku kepentingan lainnya.
Kedua, Menyatukan data dan rencana yang akan dilaksanakan dalam Tim GTRA. Ketiga, Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam percepatan proses redistribusi tanah, baik dari pelepasan kawasan hutan maupun tanah transmigrasi.
Keempat, Menguatkan akses dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari Reforma Agraria. Serta kelima, Mendukung tercapainya tujuan Reforma Agraria yang berkeadilan dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Untuk diketahui, Rapat koordinasi tersebut menghadirkan 3 (tiga) Narasumber diantaranya, Direktur Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan Permukiman Transmigrasi Kementerian Desa dan Transmigrasi RI secara virtual melalui Zoom Meeting, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT serta Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang.
Adapun jumlah peserta dalam Rakor ini sebanyak 65 orang. Terdiri dari Pejabat Fungsional Pertanahan Ahli Madya, Kanwil BPN Provinsi NTT, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT.
Berikut, Pejabat Pengawas dan Koordinator Seksi pada Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Tanah, Kantor Pertanahan Kota Kupang, Analis Pertanahan dan Tenaga Ahli Pertanahan dari BPN dan instansi terkait dan Konsultan Perorangan Reforma Agraria dalam kegiatan BTRH di wilayah kerja NTT. +++ marthen/*
