Ia mengapresiasi keterlibatan aktif Puskesmas di Kota Kupang yang selalu melibatkan Ombudsman dalam penyusunan standar pelayanan publik (SPP). Ombudsman juga mendorong agar praktik baik di sektor kesehatan dapat diperluas ke sektor pendidikan dan sosial, mengingat kedua bidang tersebut sangat erat kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Dadan S. Suparmawijaya, menambahkan bahwa tugas Ombudsman tidak hanya menindaklanjuti aduan masyarakat, tetapi juga berperan sebagai lembaga pengawas eksternal yang melakukan pengawasan sistemik terhadap pelayanan publik.
“Kami berharap seluruh mekanisme pengaduan di daerah dapat terintegrasi dengan sistem nasional SP4N-Lapor. Sehingga setiap aduan dapat ditangani secara berjenjang, mulai dari pengawas internal sampai ke Ombudsman,” terang Dadan.
Menurut Dadan, perbedaan utama antara indeks pelayanan publik versi Kemenpan RB dan opini pengawasan Ombudsman terletak pada arah pembinaannya. Jika Kemenpan RB menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan mutu pelayanan, maka Ombudsman berfokus pada pengawasan dan pengakuan publik terhadap kualitas layanan.
SOP Berorientasi Kepuasan
Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton, dalam kesempatan yang sama, menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang.
Ia mengapresiasi langkah-langkah konkret Pemkot Kupang, terutama dalam penyusunan standar pelayanan di seluruh Puskesmas dan keterlibatan aktif dalam Kompetisi Inovasi Daerah (KID).
“Kota Kupang menjadi salah satu daerah yang progresif dalam menerapkan standar pelayanan publik. Kami berharap sektor-sektor lain juga segera mengikuti, agar semua unit pelayanan memiliki SOP yang jelas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujar Darius.
