Lebih dari sekadar statistik, capaian tersebut berarti akses kesehatan yang semakin luas, cepat, dan inklusif. “Penghargaan ini bukan tentang pemerintah. Ini tentang hak masyarakat Kota Kupang untuk hidup sehat. Prinsip kami sederhana: negara harus hadir, terutama saat rakyat sedang paling membutuhkan”, ujarnya.
Bagi dr. Christian Widodo, kesehatan adalah fondasi utama pembangunan manusia. Tanpa tubuh yang sehat, pendidikan dan ekonomi kehilangan makna.
“Kesehatan bukan privilese, tapi hak dasar. Kalau rakyat sehat, mereka bisa bekerja, belajar, dan berdaya. Di situlah pembangunan dimulai,” lagi-lagi Walikota Christian Widodo berujar.
Nada yang sama mengemuka dalam sambutan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. Ia menegaskan bahwa jaminan kesehatan merupakan instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan.
“Masyarakat tanpa jaminan kesehatan sangat rentan jatuh miskin. JKN hadir sebagai proteksi. Negara berperan sebagai enabling state yang membebaskan rakyat dari beban finansial kesehatan,” katanya.
Investasi Jangka Panjang
Menurut Muhaimin, pencapaian UHC oleh pemerintah daerah bukan sekadar urusan administrasi, melainkan investasi jangka panjang yang strategis. Ia menjadi benteng agar masyarakat tidak terjerumus dalam kemiskinan akibat biaya pengobatan, sekaligus wujud nyata amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Gufron Mukti, bahkan menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan pencapaian UHC tercepat di dunia. “Dalam waktu sekitar sepuluh tahun, Indonesia mampu mencapai UHC. Ini capaian luar biasa dan menjadi rujukan internasional,” ujarnya.
