Namun, Gubernur Melky mengingatkan bahwa pertumbuhan belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan.
“Lebih dari satu juta warga masih hidup dalam keterbatasan. Ini pengingat bahwa pekerjaan kita belum selesai,” katanya.
Ketimpangan wilayah masih menjadi tantangan serius. Gini Ratio NTT tercatat 0,322, menunjukkan ketimpangan kategori sedang, namun diperberat oleh kondisi geografis kepulauan.
Kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antara pulau besar dan kecil, menjadi perhatian utama pemerintah.
Karena itu, kebijakan ke depan diarahkan pada penguatan konektivitas, distribusi logistik, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah terpencil.
Tahun Koreksi Struktural
Memasuki 2026, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan fase baru yang disebut Gubernur Melky sebagai Tahun Koreksi Struktural.
Pemerintah tidak hanya memperbaiki program, tetapi juga membenahi sistem. Sinkronisasi data kemiskinan, pendidikan, dan perlindungan sosial diperkuat. Mekanisme deteksi dini berbasis desa dibangun agar tidak ada keluarga yang terlepas dari perhatian kebijakan.
“Keberhasilan kita diukur dari berapa banyak keluarga keluar dari kemiskinan dan berapa banyak anak tumbuh sehat dan cerdas,” ujarnya.
