Menyasar Program Prioritas
Dalam diskusi tersebut, gubernur juga memaparkan sejumlah sektor yang dinilai penting untuk dianalisis secara akademik oleh para peneliti. Salah satunya adalah dampak program makan bergizi bagi anak terhadap ekonomi lokal. Program yang pada dasarnya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak ini dinilai memiliki potensi efek berantai terhadap perekonomian daerah, terutama melalui rantai pasok pangan lokal.
Selain itu, kajian juga diminta menyoroti berbagai sektor lain, seperti penciptaan lapangan kerja, penguatan koperasi dan usaha lokal, program rumah layak huni, hingga pengembangan potensi maritim daerah seperti produksi garam dan budidaya rumput laut.
Sektor energi terbarukan juga masuk dalam perhatian, terutama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya yang dinilai memiliki potensi besar di wilayah kepulauan seperti NTT. Tidak hanya ekonomi, bidang pendidikan juga diminta menjadi fokus penelitian. Pemerintah daerah ingin melihat secara lebih terukur dampak revitalisasi sekolah serta indikator peningkatan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.
Bagi Gubernur Melky, pendekatan ilmiah penting agar kebijakan pembangunan tidak hanya didasarkan pada asumsi atau persepsi birokrasi. “Pemerintah harus terbiasa bekerja dengan dasar ilmiah. Riset ini harus menghasilkan parameter yang bisa kita ukur dampaknya,” katanya.
Untuk menjalankan agenda riset tersebut, 32 peneliti akan dibagi ke dalam beberapa kelompok kerja yang menangani berbagai sektor pembangunan. Setiap kelompok nantinya akan menyusun kajian dan rekomendasi kebijakan yang bisa digunakan oleh pemerintah provinsi maupun organisasi perangkat daerah.
Dalam dialog yang berlangsung cukup terbuka, para peneliti juga menyampaikan sejumlah catatan penting terkait tantangan penelitian di daerah.
Peneliti kebijakan publik Wehelmina Lodia Kause menyampaikan bahwa pelibatan langsung peneliti oleh gubernur merupakan pengalaman baru yang memberi ruang lebih luas bagi riset kebijakan daerah. Namun ia juga menyoroti persoalan klasik yang sering dihadapi peneliti, yaitu sulitnya memperoleh data dari sejumlah perangkat daerah.
Menurutnya, keterbatasan akses data sering membuat analisis kebijakan menjadi kurang optimal. “Kami menemukan banyak kesenjangan data di lapangan. Harapan kami ada dukungan agar peneliti bisa mendapatkan data yang valid dan lengkap,” ujarnya.
