Di sisi lain, tokoh masyarakat Fatukoa, Daniel Boen Balan, menegaskan bahwa tugu tersebut bukanlah simbol pemisah. Justru sebaliknya, ia menjadi penegasan identitas kolektif yang melampaui batas administratif.
Pernyataan ini memperlihatkan keselarasan antara narasi pemerintah dan aspirasi masyarakat sebuah kondisi yang jarang terjadi tanpa proses komunikasi yang intens dan partisipatif.
Lebih jauh, keberadaan batas wilayah yang jelas juga memiliki implikasi penting dalam tata kelola pemerintahan. Kepastian administratif akan mempermudah distribusi layanan, perencanaan pembangunan, hingga pengelolaan anggaran secara lebih efektif.
Dalam konteks ini, Tugu Pilu Tuan menjadi simbol dari tertibnya sistem pemerintahan yang ingin dibangun. Di mana setiap wilayah memiliki kejelasan, namun tetap terhubung dalam semangat kolaborasi.
Ajakan Christian Widodo sebagai Kepala Pemerintah Kota Kupang, untuk menjaga persatuan dalam keberagaman menjadi penutup yang sarat makna politik. Ia menegaskan bahwa harmoni tidak lahir dari keseragaman, tetapi dari keseimbangan.
Peresmian Tugu Pilu Tuan pada akhirnya bukan hanya tentang pembangunan fisik di perbatasan. Ia adalah refleksi dari arah politik pemerintahan Kota Kupang hari ini – yang berusaha menjadikan batas sebagai jembatan, bukan sekat.
Di tengah tantangan pembangunan daerah, pendekatan seperti ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun makna, relasi, dan kepercayaan.
