Namun, tegas dia, transparansi tidak otomatis menghadirkan keadilan apabila kapasitas penerimaan siswa di sekolah negeri tidak disesuaikan dengan kemampuan riil sekolah.
“Kita tidak bicara soal ada titipan atau tidak. Yang menjadi masalah adalah kuota rombongan belajar di sekolah negeri dipasang maksimal. Akibatnya sekolah swasta kehilangan ruang hidup,” ujarnya.
Minim Sarpras
Lebih jauh Winston mengkritik kebijakan sekolah negeri yang membuka hingga 12 rombongan belajar tanpa diikuti penambahan fasilitas pendidikan atau sarana prasarana (Sarpras).
Menurut dia disana sini masih terbatas buku pelajaran, laboratorium komputer, laboratorium IPA hingga jumlah guru. Dalam perspektifnya, peningkatan jumlah siswa tanpa dukungan sarana dan prasarana hanya akan menurunkan kualitas pendidikan.
“Bagaimana mungkin kita bicara mutu kalau jumlah siswa terus bertambah sementara fasilitas dan tenaga pendidiknya tidak ikut bertambah?”, katanya.
Karena itu ia meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan daya tampung sekolah negeri. Kuota penerimaan harus disesuaikan dengan ruang kelas, jumlah guru, serta fasilitas belajar yang tersedia.
