Tersisa 90 dari 265 Titik
Lebih jauh mantan Camat Oebobo ini menjelaskan, transformasi layanan publik itu dilakukan di tengah tantangan baru. Sejak 2026 terjadi pembagian kewenangan pengelolaan parkir antara Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kota Kupang. Dampaknya cukup signifikan.
Jika sebelumnya Pemkot mengelola sekitar di 265 titik parkir, kini kewenangannya hanya tersisa 90 titik. Nah, dengan berkurangnya lokasi parkir otomatis berpengaruh terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun bagi Bernadinus, kondisi tersebut justru menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola. Dengan jumlah titik yang lebih sedikit, pengawasan dapat dilakukan lebih maksimal melalui sistem digital yang mencatat transaksi secara langsung.
Saat ini Dinas Perhubungan mulai menguji coba pembayaran parkir menggunakan QRIS di 10 titik parkir. Sistem tersebut akan dikembangkan melalui kerja sama dengan sejumlah perbankan yang nantinya menyediakan layanan pembayaran digital. Jadi sesungguhnya QRIS mengubah cara mengelola parkir dari yang konvensional (bayar tunai, red) ke sistem digital.
Bagi kami melalui dashboard digital milik bank, seluruh transaksi dapat dipantau secara real time, sehingga tidak lagi bergantung pada laporan manual. Sistem ini dinilai mampu memberikan data yang lebih objektif, baik bagi pemerintah sebagai regulator, pengelola parkir, maupun para juru parkir. Dengan demikian, evaluasi terhadap pendapatan, pembagian hasil usaha, hingga pengawasan pelayanan dapat dilakukan berdasarkan data yang terukur.
Pasalnya selama ini pembagian hasil pengelolaan parkir dilakukan dengan skema 70:30 antara pengelola dan pemerintah. Namun Bernadinus mengisyaratkan bahwa pola tersebut bisa dievaluasi seiring perubahan kewenangan dan penerapan sistem digital.
Perkuat Public Trust
Menurutnya, ketika seluruh transaksi sudah tercatat secara elektronik, ruang untuk manipulasi penerimaan akan semakin kecil. Spirit dari layanan digitalisasi adalah pertaruhan kejujuran nurani.
“Pembayaran parkir melalui QRIS sebagai “ujian kejujuran” bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan parkir. Boleh saja jaringan internet lambat, tetapi hati nurani jangan ikut lambat,” ungkapnya dengan nada penuh makna.
