“Mari kita rangkul saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Jangan biarkan mereka merasa tertinggal atau tidak dilibatkan. Dengarkan ide mereka, dengarkan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka sampaikan,” pesan Serena.
Ia menegaskan bahwa pengetahuan dari pelatihan harus ditindaklanjuti melalui pelayanan nyata, baik di gereja maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Sementara itu Ketua Panitia, Tay Renggi, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen GMIT membangun gereja yang inklusif, adil, dan ramah bagi seluruh jemaat, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak-hak penyandang disabilitas, membentuk fasilitator di tingkat klasis dan jemaat, serta memperbarui data secara etis dan akurat menggunakan metode Washington Group Questions (WGQ).
Pelatihan dilaksanakan dalam tiga tahap berdasarkan wilayah pelayanan. Hingga tahap ketiga yang berlangsung pada 22–23 Oktober 2026, tercatat 126 peserta dari 37 klasis telah mengikuti kegiatan, dari target 152 peserta yang mewakili 57 klasis.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya memperluas pemahaman mengenai pelayanan inklusif sedang berjalan, sekaligus menyisakan pekerjaan untuk memastikan pengetahuan dan keterampilan tersebut diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah pelayanan GMIT.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Ketua Sinode GMIT, Pdt. Saneb Y. Ena Blegur, S.Th., Ketua Majelis Jemaat GMIT Getsemani Sikumana, Pdt. Nitta Dimoe Djami-Theedens, S.Th., para Ketua Majelis Klasis GMIT, perwakilan Polda NTT, Pemerintah Kabupaten Kupang, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan Pemerintah Kecamatan Maulafa dan Kelurahan Sikumana.
Bagi Pemerintah Kota Kupang, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat kerja bersama dalam membangun masyarakat yang inklusif.
Ukuran keberhasilan gerakan Gereja Ramah Disabilitas bukan hanya terletak pada pelatihan, pendataan, atau deklarasi komitmen, melainkan pada perubahan nyata yang dirasakan penyandang disabilitas. Ketika akses pelayanan semakin terbuka, kebutuhan mereka didengar, dan kesempatan berpartisipasi semakin luas.
Pemerintah dan gereja telah bergerak menuju tujuan yang sama yaitu menjadikan Kota Kupang sebagai Rumah Bersama yang menghargai keberagaman dan memberi ruang bagi setiap warga untuk tumbuh, berkembang, serta berkontribusi dalam pembangunan. +++ marthen/*
