Karena itu, penanganan kawasan kumuh harus mengedepankan peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan warga, bukan semata-mata perubahan tampilan kawasan.
Christian Widodo juga mengingatkan agar kedua Ranperda tersebut tidak berhenti sebagai dokumen hukum atau produk legislasi yang hanya tersimpan dalam administrasi pemerintahan.
Setelah melalui proses persetujuan, tantangan berikutnya adalah menerjemahkan regulasi itu ke dalam program, anggaran, dan kebijakan konkret yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam perspektif pemerintahan, kesepakatan antara eksekutif dan legislatif ini menjadi awal dari tanggung jawab bersama untuk mengawal pelaksanaan kebijakan. DPRD memiliki fungsi pengawasan, sementara pemerintah berkewajiban memastikan setiap ketentuan dijalankan secara konsisten, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Keberhasilan RTRW dan penanganan kawasan kumuh tidak hanya akan terlihat dari tertatanya ruang kota atau berkurangnya kawasan permukiman tidak layak.
Ukuran terpentingnya adalah sejauh mana warga mendapatkan kepastian tempat tinggal, lingkungan yang sehat, serta kesempatan menikmati hasil pembangunan secara adil.
