Jika kondisi tersebut benar, maka keterbukaan informasi proyek perlu segera dibenahi agar masyarakat dapat mengetahui siapa pelaksana pekerjaan, berapa nilai kontraknya, kapan pekerjaan dimulai, dan kapan harus diselesaikan.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, proyek infrastruktur bernilai besar tidak cukup hanya dinilai dari kemampuan menyelesaikan konstruksi fisik. Kualitas pekerjaan, ketepatan penggunaan anggaran, kepatuhan terhadap kontrak, serta keterbukaan informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab penyelenggara negara dan pelaksana proyek.
Karena itu, diperlukan penelusuran menyeluruh terhadap perencanaan, proses pengadaan, nilai kontrak, pelaksanaan fisik, hingga mekanisme pengawasan proyek Jembatan Wae Pesi.
BPJN NTT dan PPK 3.3 Ruteng perlu memberikan penjelasan resmi agar berbagai pertanyaan masyarakat tidak berkembang menjadi spekulasi yang merugikan semua pihak.
Demikian pula, pihak-pihak yang disebut memiliki keterkaitan dengan proyek harus diberi ruang untuk menjelaskan tanggung jawab dan perannya masing-masing.
Jembatan Wae Pesi bukan sekadar proyek bernilai ratusan miliar rupiah. Infrastruktur ini dipandang vital karena menyangkut keselamatan pengguna jalan, kelancaran distribusi BBM, aktivitas ekonomi, dan kehidupan masyarakat Manggarai. Uang negara yang digunakan untuk membangunnya harus dapat dipertanggungjawabkan hingga rupiah terakhir.
Jika ditemukan indikasi penyimpangan, aparat pengawasan internal pemerintah maupun aparat penegak hukum perlu menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
