Namun, Astika mengungkapkan masih terdapat kendala. Tidak semua usulan kelompok difabel dapat diakomodasi. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu penyebabnya.
Selain itu, organisasi difabel belum memiliki mekanisme pemantauan yang memadai. Mereka kesulitan mengetahui perkembangan usulan, termasuk alasan pemerintah belum merealisasikannya.
“Belum ada mekanisme untuk kami yang difabel ini bisa memantau atau melacak usulan yang sudah kami masukkan sampai di mana prosesnya. Apakah berhasil diakomodasi atau tidak, dan kalau tidak, apakah karena kewenangan atau tidak memiliki anggaran,” ungkap Astika.
Persoalan tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah. Partisipasi kelompok difabel tidak cukup hanya melalui kehadiran dalam forum musyawarah. Setiap aspirasi membutuhkan kepastian tindak lanjut dan transparansi.
Pemerintah juga perlu memberikan penjelasan apabila usulan belum dapat direalisasikan. Dengan demikian, RAD PD dan Musik Keren tidak sekadar menjadi instrumen administratif.
Keduanya harus mampu memastikan penyandang disabilitas memperoleh akses, kesempatan, dan manfaat pembangunan secara setara. +++ marthen/*
