Dalam urusan administrasi kependudukan (Adminduk), ia bukanlah urusan dokumen semata, melainkan pintu masuk masyarakat untuk memperoleh berbagai layanan pemerintah.
Penilaian penghargaan tersebut didasarkan pada sejumlah indikator, antara lain capaian perjanjian kinerja kepala dinas, Indeks Kualitas Layanan Admindukcapil Tahun 2025, penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta opini Ombudsman Republik Indonesia.
Dalam kategori pemerintah kota Regional Nusa Tenggara–Maluku, Kota Bima meraih peringkat pertama, Kota Kupang kedua, dan Kota Mataram ketiga.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam sambutannya menegaskan bahwa administrasi kependudukan merupakan sektor strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama menghadapi percepatan transformasi digital.
